REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pemerintah Israel, pada Senin (16/10), memulai proyek pembangunan permukiman Yahudi di Hebron, Tepi Barat.
Hal ini dilakukan dengan menyetujui izin pembangunan 31 rumah untuk pemukim baru. Pembangunan ini merupakan yang pertama sejak 2002.
Persetujuan untuk rumah baru tersebut mengikuti rencana untuk membangun 4.000 rumah sebagai bagian dari dorongan untuk pertumbuhan permukimanyang cepat, kata seorang pejabat Israel, dikutip laman Al Araby. Peace Now, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memantau proyek permukiman di Tepi Barat juga mengonfirmasi tentang izin pembangunan 31 rumah.
Menurut mereka, sebuah pertemuan dewan perencanaan akan digelar pada Selasa(17/10) dan Rabu (18/10) untuk membahas pembangunan 2.000 unit rumah di Tepi Barat. Israel sebelumnya telah mengumumkan akan mempercepat rencana pembangunan 4.000 rumah di Tepi Barat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan permukiman Yahudi di daerah-daerah yang diduduki.
Pembangunan permukiman Yahudi ini akan mencakup unit-unit di kota Hebron. Sebanyak 3.736 unit rumah akan disetujui pada berbagai tahap dan perencanaan konstruksi, kata seorang pejabat Israel pekan lalu.
Dia tidak memberikan jangka waktu atau rincian yang tepat. Namun dia mengonfirmasi rumah-rumah tersebut akan dibangun di Tepi Barat, termasuk di Hebron dan di permukiman Migron dan Beit El dekat Ibu Kota Palestina, Ramallah.
Pejabat Israel tersebut mengungkapkan tahun ini Israel menargetkan pembangunan sekitar 12 ribu unit rumah. Secara keseluruhan, sekitar 12 ribu unit rumah akan disetujui pada 2017 dalam berbagai tahan perencanaan dan konstruksi. Jumlah ini empat kali lipat dibandingkan 2016.
Jika permukiman Yahudi Israel disetujui untuk dibangun di Hebron, ini akan menjadi yang pertama kalinya bagi Tepi Barat sejak 2002. Hebron adalah rumah bagi sekitar 200 ribu warga Palestina. Sebanyak 800 pemukim di antaranya tinggal di bawah pengawasan dan pengamanan tentara Israel.
Sekitar 430 ribu pemukim Israel tinggal di antara 2,6 juta penduduk Palestina di Tepi Barat. Pembangunan permukiman Yahudi di kota tersebut telah dinyatakan ilegal menurut hukum internasional. Namun Israel mengabaikan fakta tersebut dan terus mencaplok tanah Palestina untuk proyek pembangunan permukimannya.
Tindakan Israel tersebut telah banyak dikritik oleh dunia internasional sebab pembangunan permukiman ilegal dianggap merupakan hambatan terbesar menuju perdamaian atau solusi dua negara antara Palestina dan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
