Sabtu 11 Nov 2017 20:12 WIB
Hadiri Perundingan Rekonsiliasi

Mesir Undang Partai Rakyat Palestina

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Agus Yulianto
 Warga Palestina di Gaza City, menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah (Ilustrasi)
Foto: AP/Khalil Hamra
Warga Palestina di Gaza City, menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Partai Rakyat Palestina , pada Jumat (10/11), menerima undangan resmi dari Mesir untuk menghadiri perundingan lanjutan rekonsiliasi di Kairo pada 21 November mendatang. Undangan ini disambut Partai Rakyat Palestina dengan mengatakan akan mengutus delegasi ke pertemuan tersebut.

"Sebuah delegasi yang dipimpin Bassam al-Salihi, yakni Sekjen Partai Rakyat Palestina, akan menghadiri dialog rekonsiliasi Palestinadi Kairo, Mesir, kata Partai Rakyat Palestina dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Anadolu Agency, Sabtu (11/11).

Sebelumnya, Mesir selaku mediator dalam proses rekonsiliasi Palestinajuga telah mengundang Front Populer untuk Pembebasan Palestina dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina. Perwakilan atau delegasi dari kedua kelompok ini akan turut hadir dalam perundingan di Kairo.

Pada Oktober lalu, dua faksi utama Palestina, yakni Hamas dan Fatah, telah menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo. Penandatanganan kesepakatan ini menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih.

Perselisihan ini dipicu oleh kemenangan Hamas dalam sebuah pemilihan umumpada 2006, yang hasilnya ditolak kelompok Fatah dan masyarakat internasional. Sejak kemenangan tersebut, Hamas mengontrol pemerintahan di Gaza.

Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua faksi ini sempat dilakukan. Namun upaya tersebut gagal karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Otoritas Palestina bila hendak berdamai.

Setelah sepuluh tahun berlalu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apapun. Mereka bahkan membubarkan komite administartif yang sebelumnya bertugas untuk mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Hal itu dilakukan agar Otoritas Palestina dapat mengambil alih tugas pemerintahan di daerah yang diblokade tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement