REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH - Fatah meminta gerakan Hamas untuk tetap berkomitmen dalam kesepakatan rekonsiliasi bersejarah Palestina. Mereka dihadapkan dengan tenggat waktu dua hari lagi untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.
"Hamas tidak berkomitmen terhadap kesepakatan yang ditandatangani di Kairo untuk mengakhiri perpecahan. Sampai saat ini, masalah dan hambatan dari Hamas masih ada dan terus meningkat," ujar Azzam Al-Ahmad, juru runding Fatah yang mewakili Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dikutip Arab News.
Utusan PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah telah mengadakan pertemuan di Jalur Gaza sebagai bagian dari upaya untuk mendesak Hamas dan Fatah menindaklanjuti kesepakatan mereka.
Hamas diminta menyerahkan kendali Gaza, termasuk semua kementeriannya, kepada Otoritas Palestina pada Jumat (1/12), satu dekade setelah merebutnya dalam perang saudara pada 2007.
Namun, Otoritas Palestina dilaporkan telah dilarang untuk kembali bekerja di sejumlah kementerian di Jalur Gaza pada Rabu (29/11). Saksi mata mengatakan puluhan mantan karyawan dicegah untuk kembali bekerja di kementerian keuangan, kesehatan, dan pendidikan.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman mengatakan negaranya akan menolak akses untuk diplomat Swiss yang hendak mengunjungi Jalur Gaza sampai pemberitahuan lebih lanjut. Lieberman mengeluarkan perintah untuk mencegah para diplomat itu melakukan perjalanan ke wilayah Palestina dari wilayah Israel.
Hal ini dilakukan setelah mereka melakukan pertemuan dengan para pemimpin Hamas.
Pada Selasa (28/11), utusan Swiss untuk Otoritas Palestina, Julien Thoni, dilaporkan telah bertemu dengan pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar.
Hamas telah dianggap sebagai organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa. Namun, Swiss tetap melakukan kontak dengan Hamas untuk terus berdialog dengan semua pihak dalam konflik Israel-Palestina, sebagai bagian dari upaya perdamaian dan hak asasi manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
