REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah pada Kamis (7/12) mengatakan Amerika Serikat tak bisa menjadi penjaga (pengatur) perdamaian lagi setelah pengumuman Presiden AS Donald Trump Yerusalem adalah Ibu Kota Negara Israel. "Kami tak bisa menerima anda lagi sebagai penaja bagi proses perdamaian di Timur Tengah," kata Hamdallah dalam taklimat yang ia selenggarakan di Jalur Gaza setelah tiba dari Tepi Barat Sungai Yordan untuk pembicaraan perujukan internal Palestina.
Sikap Hamdallah adalah reaksi terhadap pengumuman Trump Yerusalem adalah Ibu Kota Israel sehingga memicu kemarahan luas rakyat Palestina di seluruh Palestina.
"Kami akan memberitahu Anda dari Jalur Gaza bahwa kami akan menghadapi anda dengan persatuan nasional dan Palestina akan kembali dengan perbatasan 1967 dengan Jerusalem sebagai Ibu Kotanya," kata Hamdallah.
"Kami akan mencurahkan perhatian pada perujukan, tapi jika kami gagal, kami akan bangkit lagi untuk menghadapi secara bersama tantangan terbesar, pendudukan Israel," kata Perdana Menteri Palestina tersebut.
Emir Qatar memperingatkan mengenai reaksi serius atas keputusan Presiden AS Donald Trump memindahkan kedutaan besar negaranya di Israel ke Yerusalem, demikian laporan Kantor Berita Qatar (QNIA) pada Kamis.
Tindakan semacam itu akan membuat rumit situasi di Timur Tengah dan secara negatif mempengaruhi keamanan dan kestabilan di wilayah tersebut, kata Sheikh Tamim bin Hamad Ath-Thani selama percakapan telepon dengan Turmp pada Rabu.
Qatar kembali menyampaikan sikapnya mengenai masalah Palestina dengan dasar resolusi sah internasional dan gagasan perdamaian Arab dengan dasar penyelesaian dua-negara, kata Sheikh Hamad Ath-Thani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
