REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Pemerintah Lebanon, pada Kamis (14/12), membentuk sebuah komite untuk mempelajari proposal yang diajukan Menteri Luar Negeri Lebanon Jubran Bassil.
Dalam proposalnya, Bassil meminta Pemerintah Lebanon membuka sebuah kedutaan di Yerusalem dan mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Palestina.
"Pemerintah telah memutuskan untuk membentuk sebuah komite, yang dipimpin Perdana Menteri Saad Hariri, untuk mempelajari proposal Menteri Luar Negeri Jubran Bassil untuk membuka sebuah kedutaan besar Lebanon di Yerusalem dan mengakui kota itu sebagai ibu kota Palestina," ungkap Menteri Informasi Lebanon Melhem Riashi seperti dikutip laman Anadolu Agency.
Selain itu, Pemerintah Lebanon, kata Riashi melanjutkan, sedang mempertimbangkan keputusan Presiden Amerika Serikat(AS) Donald Trump pekan lalu yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel batal demi hukum. Keputusan tersebut dianggap sewenang-wenang dan menabrak resolusi internasional.
Sebelumnya,sebanyak 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam pertemuan di Istanbul, Turki, mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.
Dalam pertemuan puncak luar biasa OKI, mereka juga mengajak negara-negara lain untuk mengikuti deklarasi tersebut.
"Kami menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina dan mengundangsemua negara untuk mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," menurut pernyataan resmi usai pertemuan puncak luar biasa tersebut.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak pernyataan OKI yang mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Netanyahu mengaku tidak terkesan dengan pernyataan OKI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
