REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pengamat politik hubungan internasional Universitas Jember Abubakar Eby Hara mengatakan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel berdampak merugikan bagi negeri Paman Sam.
"Pernyataan Trump itu tentu memiliki dampak yang luas dan bisa berdampak buruk bagi Amerika Serikat, baik di sektor politik maupun ekonomi," katanya di Kampus Universitas Jember, Jawa Timur, Jumat.
Pengakuan Trump atas Yerusalem itu, lanjut dia, merupakan pemenuhan janji politiknya saat kampanye dulu yakni akan mendukung penuh kelompok Yahudi atas konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lama.
Memang secara militer, Israel bisa mengambil alih Yerusalem sebagai ibu kota, namun secara hukum dan dunia internasional mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Dengan begitu kebijakan Trump mendapat reaksi keras dari berbagai negara.
Menurutnya dunia internasional termasuk negara sekutu AS juga mengecam pernyataan Trump terkait pengalihan ibu kota Israel tersebut. Ssehingga hal itu bisa mempengaruhi kerja sama AS dengan berbagai negara dalam berbagai sektor.
"Selain itu, kebijakan Amerika Serikat yang melarang sejumlah negara Islam masuk ke negaranya juga semakin berdampak buruk secara perlahan-lahan di era pemerintahan Donald Trump tersebut," tuturnya.
Ia mengatakan kepemimpinan Trump sering kali mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dan terkesan sewenang-wenang, sehingga mematik reaksi keras dari warga Amerika Serikat sendiri. Bahkan isu pemakzulan atau impeachment juga gencar.
"Secara psikologi politik, biasanya orang yang ingin menonjol dan mendapat perhatian akan melakukan tindakan yang tidak semestinya atau kontroversi, sehingga saya menilai Trump ingin mendapatkan 'panggung' politik di dunia internasional pascamenurunnya legitimasi kepemimpinannya," katanya.
Kendati demikian, lanjut dia, pernyataan Presiden AS itu tidak serta merta ibu kota Israel langsung pindah ke Yerusalem karena selama ini beberapa pernyataan Trump yang disampaikan ke publik tidak selalu ditindaklanjuti dengan serius.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo usai menghadiri KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan Indonesia juga mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat memindahkan perwakilannya ke Yerusalem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
