Selasa 13 Feb 2018 07:39 WIB

Palestina Kutuk Rencana Pencaplokan Permukiman oleh Israel

Ada keterlibatan AS dalam rencana kolonial Israel.

Rep: Marniati/ Red: Esthi Maharani
Pemukiman Israel
Pemukiman Israel

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Seorang Pejabat senior Palestina, Saeb Erekat mengatakan diskusi yang terjadi antara Benjamin Netanyahu dan pejabat AS mengenai rencana untuk mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki mengkonfirmasi komitmen Israel terhadap apartheid.

Dilansir Aljazirah, Selasa (13/2), Saeb Erekat dari Organisasi Pembebasan Palestina mengatakan setiap langkah sepihak untuk mencaplok tanah Palestina akan melanggar hak warga Palestina atas penentuan nasib mereka sendiri dan kemerdekaan. Menurutnya ada keterlibatan AS dalam rencana kolonial Israel.

"Ini adalah konfirmasi bahwa masalah status terakhir diputuskan secara sepihak oleh Israel dalam koordinasi dengan pemerintah AS," kata Erekat dalam sebuah pernyataan.

Komentarnya muncul setelah Perdana Menteri Israel, Netanyahu mengatakan bahwa dia telah melakukan diskusi mengenai permukiman dengan pejabat AS.

"Mengenai masalah penerapan kedaulatan, saya dapat mengatakan bahwa saya telah berbicara dengan orang Amerika mengenai hal itu untuk beberapa lama," kata Netanyahu saat menghadiri sebuah pertemuan legislator Likud.

Netanyahu mengacu pada penerapan hukum Israel ke permukiman, yang saat ini berada di bawah yurisdiksi militer Israel. Seorang juru bicara Gedung Putih membantah komentar Netanyahu.

"Laporan bahwa Amerika Serikat berdiskusi dengan Israel untuk rencana aneksasi Tepi Barat salah. Amerika Serikat dan Israel tidak pernah membahas proposal semacam itu," kata Josh Raffel. Dia menambahkan fokus AS tetap pada inisiatif perdamaian Israel-Palestina.

Kantor Netanyahu juga berusaha untuk mengklarifikasi apa yang telah dibahas dengan mengatakan bahwa perdana menteri memperbarui orang Amerika atas inisiatif yang diangkat di Knesset.

Pada Ahad, Netanyahu memblokir sebuah RUU untuk mencaplok permukiman yang diajukan oleh anggota parlemen Likud. Juru Bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengatakan keputusan sepihak untuk mencabut permukiman hanya akan menghasilkan lebih banyak ketegangan dan ketidakstabilan.

"Perundang-undangan Israel untuk mencaplok permukiman akan menghancurkan setiap upaya internasional yang bertujuan untuk menyelamatkan proses perdamaian", kata Abu Rudeineh.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement