REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina, pada Sabtu (3/3), meminta Hamas memberi Otoritas Palestina akses dan kontrol penuh atas Jalur Gaza. Hal ini perlu dilakukan untuk membantu warga Palestina di daerah yang diblokade tersebut.
Hamdallah mengatakan, dengan penyerahan kontrol atas Gaza, Otoritas Palestina akan lebih leluasa menangani berbagai urusan di daerah tersebut. Urusan tersebut mencakup kontrol penyeberangan perbatasan, penegakkan hukum, serta pengumpulan pajak.
"Pajak merupakan elemen penting bagi Otoritas Palestina. Pemerintah yang sah tidak bisa eksis tanpa bisa mengumpulkan pajak," ujar Hamdallah, dikutip laman Asharq Al-Awsat.
Menurutnya, Otoritas Palestina harus menyiapkan dana sebesar 100 juta dolar AS setiap bulannya untuk memenuhi segala keperluan di Jalur Gaza. "Ini adalah tugas kita dan bukan pemberian, tapi Hamas sekarang mengumpulkan dan membelanjakan pajak, dan kitat idak menerima satu sen pun," katanya menerangkan.
Hamdallah juga mendesak Hamas agar mempekerjakan kembali semua staf dan pegawai pemerintah Palestina yang ditunjuk sebelum Juni 2007, yakni tanggal pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas. "Kami membayar gaji lebih dari 10 ribu pegawai negeri di Gaza yang sekarang duduk di rumahnya masing-masing. Biarkan mereka bekerja kembali," ucapnya.
Selain itu, Hamdallah mengungkapkan, pemerintah Palestina yang berbasis di Ramallah akan menambahkan 20 ribu pegawai Hamas di Gaza ke anggaran 2018. Ini merupakan upaya untuk memajukan proses rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas yang kembali mengalami kebuntuan.
Fatah dan Hamas mulai berselisih pada 2007. Perselisihan ini dipicu oleh kemenangan Hamas dalam sebuah pemilihan umum 2006. Hamas memenangkan pemilihan tersebut, namun Fatah dan masyarakat internasional menolaknya. Pada Juni 2007, Hamas mulai mengendalikan dan mengontrol pemerintahan di Gaza.
Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua faksi ini sempat dilakukan. Namun upaya tersebut gagal karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Otoritas Palestina bila hendak berdamai.
Pada Oktober2017, Hamas dan Fatah akhirnya menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir. Penandatanganan kesepakatan ini menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih.
Setelah sepuluh tahun berlalu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apapun. Mereka bahkan membubarkan komite administartif yang sebelumnya bertugas untuk mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Hal itu dilakukan agar Otoritas Palestina dapat mengambil alih tugas pemerintahan di daerah yang diblokade tersebut.
Namun rekonsiliasi ini mengalami kebuntuan. Hingga saat ini Hamas masih mengontrol Jalur Gaza sedangkan Fatah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
