REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pemeritnah RI menekankan perlunya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menjalankan mandatnya untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. RI meminta DK PBB menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari permasalahan yang terjadi.
"Penegakan hukum internasional merupakan hal penting untuk melindungi pihak lemah dari perlakuan semena-mena pihak yang merasa kuat," kata Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, Jumat (18/5).
Menurut Retno DK PBB perlu untuk menegakan hukum internasional dan mengimplementasi berbagai resolusi yang telah dihasilkan. Dia mengatakan, hal itu dilakukan agar kerja dan berbagai produk yang dihasilkannya bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dunia.
Pernyataan itu dilontarkan Retno dalam debat terbuka yang dihelat di markas besar DK PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Debat terbuka dihadiri 12 pejabat setingkat Menteri serta 74 negara anggota PBB lainnya.
Debat mengambil tema 'Upholding international law within the context of the maintenance of international peace and security'. Topik diambil menyusul semakin meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap hukum internasional yang hanya akan melahirkan konflik dan krisis.
Retno melanjutkan, DK PBB sedianya memiliki tanggung jawab untuk bekerja sesuai hukum internasional. Dia mengatakan, PBB seharusnya juga mengimplementasikan semua komitmen dan resolusi yang telah dihasilkan.
"Banyak resolusi mengenai Palestina yang dihasilkan tidak diimplementasi," kata Menlu Retno.
Menlu Retno juga menyampaikan pentingnya pengaturan dan arsitektur kawasan sebagai building block untuk tercapainya perdamaian dan stabilitas global. Retno mencontohkan organisasi regional seperti ASEAN telah banyak berkontribusi dalam menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dengan mengedepankan peaceful settlement of dispute, habit of dialogue dan win-win solution.
Dia mengatakan, perdamaian di kawasan tentunya berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global. Dia melanjutkan, ASEAN akan terus menjadi garda terdepan dalam wewujudkan perdamaian tidak hanya di Asia Tenggara namun juga di Indo-Pasifik.
Dalam kesempatan itu, Menlu juga menyinggung terkait insiden serangan teroris di Surabaya. Dia menekankan jika Indonesia tidak takut pada terorisme dan tidak akan memberi ruang bagi ekstrimisme dan terorisme.
Menlu juga mengajak seluruh anggota PBB untuk bersatu dalam mengembangkan pendekatan global yang komprehensif dalam memerangi terorisme dan ekstrimisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
