REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Ikhsan Abdullah menilai kehadiran Yahya Cholil Staquf (YCS) ke Israel tak sejalan dengan politik luar negeri Republik Indonesia (RI). Ini mengingat sikap Indonesia yang menentang keras pendudukan.
"Kehadiran YCS di forum Yahudi itu, tidak sejalan dengan politik luar negeri RI yeng menentang keras pendudukan dan kejahatan Israel kepada rakyat Palestina," kata dia dalam keterangan tertulis pada wartawan, Rabu (13/6).
Saat ini, jelasnya, Indonesia telah mengambil garis politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia melalui Menteri Luar negeri Retno Marsudi mengutuk keras tindakan kebiadaban Israel atas pembantaian rakyat dan anak- anak Palestina yang tidak berdosa.
Ikhsan beranggapan, memori masyarakat perlu disegarkan kembali ihwal bagaimana bangsa Indonesia berhutang budi kepada rakyat dan pemerintahan Palestina di pengasingan pada 1948.
Palestina adalah negara Arab yang pertama kali mengakui Indonesia sebagai bangsa merdeka bersama dengan Mesir. Padahal, saat itu negara-negara internasional lainnya masih menunggu dan tidak bersikap atas kemerdekaan Republik Indonesia.
Ikhsan yang juga kader Nahdatul Ulama menilai, apapun dalilnya kehadiran Cholil Yahya Staquf dapat diartikan sebagai bentuk legitimasi dan pengakuan masyarakat dan ulama Indonesia kepada kejahatan Israel.
Ia mengingatkan, Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan Islam terbesar di Indonesia. Selain itu, NU memiliki perwakilan diberbagai negara dengan jamaah berpuluh juta.
Ia mempertanyakan apabila Staquf bukan pengurus PBNU dan Katib Syuriah, apakah Israel tetap mengundangnya ke negera tersebut? Sehingga, ia meminta PBNU bertanggung jawab atas langkah Staquf itu.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan kehadiran Yahya Cholil Staquf di seminar yang diadakan oleh American Jewish Committee (AJC) Global Forum tersebut, bukanlah merepresentasikan NU.
"Kami menyatakan kehadiran Kiai Yahya Staquf atas nama pribadi, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)," ujar Said Aqil dalam pesan suara kepada wartawan, Selasa (12/6).
Kiai Said menegaskan sejak dari dulu, sekarang dan seterusnya, NU akan selalu berpihak pada Palestina. NU akan berpihak kepada kebenaran dan menolak penindasan Israel kepada bangsa Palestina.
PBNU, ungkap Said, selalu menyuarakan kepada dunia internasional dan terutama kepada PBB dan pemerintahan Amerika Serikat, untuk menegakkan keadilan di Palestina. "Mari kita dukung Palestina untuk meraih kemerdekaannya dan mendapatkan haknya sebagai bangsa yang merdeka dan diakui eksistensi serta kemerdekaannya oleh dunia internasional," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
