REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Palestina mengecam rancangan hukum Israel yang memungkinkan adanya pembekuan dana yang diberikan kepada tahanan yang berada di penjara Israel dan keluarga para martir yang dibunuh pasukan militer Israel. Otoritas Palestina menganggap itu sebagai 'deklarasi perang'.

"Ini adalah deklarasi perang terhadap rakyat Palestina, pejuang kemerdekaan dan tahanan mengorbankan dirinya demi Yerusalem dan pembentukan negara Palestina merdeka," kata Juru Bicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeinah, dilansir Anadolu Agency, Selasa (3/7).

Rudeinah juga memperingatkan bahwa pihaknya akan segera mengambil keputusan jika hukum Israel tersebut diberlakukan. Apalagi, hasil dari dana yang dipotong itu akan disalurkan kepada korban serangan yang dilakukan oleh Palestina."Persoalan ini adalah garis merah di mana tidak boleh ada yang melampauinya," tutur dia.

Seperti diketahui, pada Senin (2/7) waktu setempat kemarin, Knesset atau Parlemen Israel meloloskan Rancangan Undang-undang yang akan memungkinkan adanya pemotongan dana kepada Otoritas Palestina atas jumlah yang dibayarkan kepada tahanan dan keluarga para martir Palestina.

Berdasarkan Kesepakatan Oslo, yang ditandatangani pada 1993 antara Israel dan PLO, Israel mengumpulkan sekitar 175 juta dolar AS tiap bulan di dalam pajak impor dan ekspor Palestina atas nama The Palestinian Authority (PA). Penerimaan pajak ini mewakili sumber penghasilan utama PA.

Pembicaraan damai yang disponsori AS antara Palestina dan Israel rusak pada 2014 karena adanya penolakan Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di wilayah-wilayah pendudukan. Situasi meningkat setelah Presiden AS Donald Trump di bulan Desember secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika