REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Ahad malam (8/7), mengatakan dalam pertemuan Komite Sentral Partai Fatah rencana perdamaian Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, yang juga dikenal dengan nama 'Kesepakatan Abad Ini', tidak kan disahkan. Abbas, yang memimpin pertemuan faksinya, yang diadakan di kantornya di Ramallah di Tepi Bara Sungai Jordan, mengatakan, "Kami takkan membiarkan Kesepakatan Abad Ini disahkan."

Ia mengatakan, "Negara Arab juga menentang kesepakatan tersebut, yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik lama antara Israel dan Palestina."

"Kami memberitahu dunia bahwa kami menentang Kesepakatan Abad Ini, kami takkan menerimanya dan kami takkan membiarkannya disahkan," kata Abbas kepada anggota Komite Sentral Fatah, sebagimana dikutip Xinhua, Senin (9/7).

Ia menambahkan, "Kami ingin kembali menyatakan bahwa saudara Arab kami menyampaikan kepada kami bahwa mereka menentangnya."

Ia menyatakan bahwa semua negara di dunia, di Eropa, Asia dan Afrika mulai menyadari bahwa Kesepakatan Abad Ini takkan menyetujuinya. Ia merujuk kepada rencana perdamaian yang akan segera diumumkan Pemerintah Presiden AS Donald Trump.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina memburuk ketika Presiden Trump mengumumkan Jerusalem adalah Ibu Kota Israel. Hubungan tersebut bertambah parah ketika kedutaan AS untuk Israel dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerussalem.

Pembicaraan perdamaian langsung terakhir yang ditaja AS antara Israel dan Palestina berhenti pada 2014, setelah sembilan bulan tanpa terobosan akibat perbedaan tajam mengenai masalah permukiman, keamanan dan perbatasan. Sementara itu, Abbas kembali menyampaikan penolakan Palestina bagi keputusan Israel untuk memangkas dana Pemerintah Otonomi, atau tunjangan yang dibayarkan Pemerintah Otonomi kepada keluarga tahanan dan mereka yang tewas oleh Israel di wilayah Palestina.

"Kami masih menunggu dan kami akan melakukan tindakan yang layak yang cocok dengan kepentingan kami," kata Abbas. "Mereka adalah tahanan dan syuhada kami, dan kami telah membayar tunjangan mereka sejak 1965."

Ketika berbicara mengenai perujukan dengan Hamas, yang telah menguasai Jalur Gaza sejak 2007, Abbas mengatakan ada pembicaraan yang diselenggarakan Mesir dengan Hamas mengenai ini. "Kami memberitahu Mesir bahwa jika Hamas benar-benar ingin membuat perujukan, Hamas mesti menyerahkan semua kekuasaan di Jalur Gaza kepada pemerintah konsensus Palestina, dan jika tidak, mereka mesti memikul tanggung-jawab penuh atas Jalur Gaza," kata Abbas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika