REPUBLIKA.CO.ID, YERUSSALEM -- Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman pada Kamis (12/7) menyerukan penutupan "segera" kedutaan besar Israel di Dublin. Hal ini setelah Senat Irlandia memberi suara untuk melarang impor produk dari permukiman yahudi.
Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah Kementerian Luar Negeri Israel memanggil duta besar Irlandia di Tel Aviv setelah pemungutan suara di Majelis Tinggi Parlemen Irlandia, atau Seanad, itu pada Rabu. "Tak ada gunanya memanggil duta besar Irlandia untuk 'memberi teguran'," kata Lieberman di akun Twitternya.
"Israel perlu segera menutup kedutaan di Irlandia. Kita tak perlu memberi kesempatan lain kepada mereka yang memboikot kita," tulis menteri "hawkish" tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua, Jumat (13/7).
Suara 25-20 itu menandai untuk pertama kali satu Parlemen Eropa telah mensahkan boikot barang yang diproduksi di permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki. Rancangan peraturan tersebut, yang ditentang oleh Pemerintah Irlandia, masih memerlukan persetujuan Majelis Rendah Parlemen Irlandia sebelum menjadi hukum.
Sekretaris Jenderal Palestina Saeb Erekat menyampaikan "penghargaan tulus" atas tindakan Senat Irlandia itu. Ia mendesak negara lain Eropa untuk mengikuti tindakan tersebut.
"Jika beberapa negara di dalam Uni Eropa bersedia terus mendorong kebudayaan kekebalan Israel, sudah tiba waktunya buat negara anggota individu untuk melakukan tindakan hukum seperti yang disetujui oleh Seanad," kata Erekat.
Kementerian Luar Negeri Israel mengecam rancangan tersebut, dan mengatakan, "Senat Irlandia telah memberi dukungan buat "gagasan boikot ekstremis anti-Israel, berbahaya dan populis" yang melukai pelaung dialog antara Israel dan Palestina.
Israel merebut Tepi Barat Sungai Jordan, bersama dengan Jalur Gaza dan Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah 1967 dan telah membangun banyak permukiman Yahudi di tanah orang Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
