REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pemerintah Mesir telah mengizinkan pengiriman gas domestik ke Jalur Gaza. Pengiriman tersebut merupakan yang pertama kalinya.
"Sekitar 250 ton gas domestik telah diizinkan masuk ke Gaza," kata kepala Otoritas Umum untuk Patroleum Khalil Shakfa pada Ahad (5/8). Ia mengatakan pengiriman gas itu merupakan percobaan sebelum gas domestik dikirim ke Gaza setiap hari melalui perbatasan Rafah.
Israel telah menutup penyeberangan Kerem Shalom, yakni satu-satunya jalur akses komersial Gaza pada 9 Juli. Itu merupakan respons Israel atas serangan layang-layang dan balon api dari Gaza.
Namun seorang pejabat Israel mengatakan Israel akan menggelar pembicaraan gencatan senjata pada Ahad. Pembicaraan akan turut membahas tentang pembukaan kembali Kerem Shalom dan pemberian izin sehubungan dengan zona penangkapan ikan di Gaza.
Kabar ini muncul beberapa jam sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan jajaran kabinet keamanannya. Dalam pertemuan itu, Netanyahu diperkirakan akan membahas atau mungkin menyetujui gagasan yang diajukan PBB dan Mesir untuk mencegah terjadinya perang di Gaza.
Sejak tahun 2007, Jalur Gaza telah terisolasi akibat blokade yang diterapkan Israel. Blokade telah menyebabkan Gaza dilanda krisis kemanusiaan. Hal ini karena pasokan kebutuhan, mulai dari pangan hingga aliran listrik, sangat dibatasi.
Para pejabat PBB telah berulang kali menyerukan agar blokade terhadap Gaza dicabut. Sebab situasi dan kondisi kemanusiaan di sana kian memburuk dari waktu ke waktu. Sekitar 80 persen dari 2 juta penduduk Gaza menggantungkan hidupnya dari bantuan.
Koordinator Khusus PBB untuk Perdamaian Timur Tengah Nikolay Mladenov telah mengatakan Jalur Gaza berada di ambang kehancuran total, baik secara sosial maupun ekonomi. Menurutnya, warga Gaza perlu mendapat lebih banyak bantuan.
Oleh sebab itu ia mengatakan PBB menyambut rekomendasi Dewan Bank Dunia untuk mengalokasikan dana sebesar 90 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,3 triliun untuk memulihkan situasi ekonomi Gaza. Dana tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 55 juta dolar AS.
"Peningkatan signifikan dalam pendanaan ini datang pada saat kritis, ketika intervensi mendesak diperlukan untuk mencegah konflik baru serta meningkatkan peluang dan mata pencaharian ekonomi Palestina," kata Mladenov pada 25 Juli lalu.
Ia mengatakan dana tersebut nantinya juga akan digunakan untuk kemitraan dengan Otoritas Palestina, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja. "PBB akan melanjutkan upaya mengurangi ketegangan di Gaza, menangani kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, dan mendukung kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza melalui proses rekonsiliasi antar-Palestina yang dimediasi Mesir," ujar Mladenov.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
