REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Armada kapal pembebasan 'flotilla' ketiga melakukan pelayaran dari Gaza ke Laut Tengah untuk menantang blokade Israel yang telah berlangsung selama satu dekade di beberapa daerah perang. Hal ini untuk menunjukkan Palestina juga memiliki hak atas perairan.
Juru Bicara Komite Nasional Gaza untuk Pengepungan, Bassam al-Manasra mengungkapkan, Palestina mempunyai hak atas perairan teritorial di lepas pantai Gaza. Bahkan, menurutnya dijamin oleh dunia internasional. "Pembangunan pelabuhan yang menghubungkan Palestina dengan dunia dijamin di bawah hukum internasional," kata dia seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (6/8).
Selain itu, Bassam juga menyebut langkah 'flotilla' ini merupakan demonstrasi maritim yang damai melawan "terorisme Zionis." Dia memang tidak menyebutkan rute kapalnya. Namun armada sebelumnya menetapkan tujuan untuk mencapai pulau Mediterania Timur Siprus.
Sebetulnya pada tahun ini Komite tersebut telah meluncurkan dua kapal pesiar, yakni pada 29 Mei sampai 10 Juli dalam upaya untuk mematahkan blokade Israel yang sedang berlangsung. Namun keduanya diadang oleh angkatan laut Israel.
Jalur Gaza telah merintih di bawah blokade Israel sejak 2007. Ini menghancurkan perekonomian daerah kantong itu dan merampas sekitar 2 juta penduduk dari banyak komoditas pokok.
Sejak Maret, lebih dari 157 orang telah menjadi martir dan ribuan lainnya terluka oleh tembakan tentara Israel yang terjadi selama protes terhadap pendudukan Israel yang berlangsung selama puluhan tahun dan blokade 11 tahun di Jalur Gaza.
Baca juga, Israel Sita Kapal Aktivis di Jalur Gaza.
Sebelumnya Angkatan Laut Israel menyita kapal layar berbendera Swedia, yang berupaya menembus kepungan Jalur Gaza Palestina pada Sabtu (4/8).
Ke-12 penumpangnya sebagian besar berasal dari Swedia, tetapi ada juga dari Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Kanada. Mereka ditahan dan akan diterbangkan pulang.
Kapal itu membawa sebagian besar pasokan kesehatan dan dua penumpangnya adalah wartawan.
Israel menyatakan pengucilan lautnya di Gaza ditujukan untuk mencegah senjata mencapai kelompok keras, termasuk Hamas, gerakan Islam penguasa daerah kantong Palestina tersebut. Israel dan Amerika Serikat menyatakan Hamas kelompok teroris.
"IDF (Angkatan Bersenjata Israel) menjelaskan kepada penumpang kapal itu bahwa mereka melanggar penutupan laut dan bahwa setiap barang kemanusiaan dapat dikirimkan ke Gaza melalui pelabuhan Ashdod," kata pernyataan tentara dengan menyebut pelabuhan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
