REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Indonesia mendesak Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) segera membantu mengatasi krisis ketenagakerjaan di Palestina yang terjadi akibat blokade Israel di negara tersebut.
Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Hasan Kleib, mengatakan sikap Indonesia tersebut di hadapan Dirjen ILO Guy Ryder, dan para peserta sidang sesi ke-334 Governing Body (GB) ILO di Jenewa, Swiss, 30 Oktober 2018.
Kleib mengatakan, akibat blokade Israel selama bertahun-tahun, saat ini Palestina mengalami krisis ketenagakerjaan yang sangat memprihatinkan.
“Tingkat pengangguran di Palestina tercatat tertinggi di dunia, sementara angka partisipasi tenaga kerja tercatat paling rendah," kata Dubes Kleib dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.
Dubes Kleib menyambut baik upaya ILO yang baru saja menyelesaikan tahap pertama pelaksanaan "Decent Work Country Programme" di Palestina dan memulai pelaksanaan tahap ke-2 untuk periode 2018-2022.
Namun, implementasi program ILO terancam tidak akan dapat terlaksana dengan baik selama Israel masih membatasi akses penduduk Palestina untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terutama di wilayah Gaza dan Tepi Barat.
Kleib menyatakan Indonesia mendorong ILO memperkuat kapasitas Palestina dalam pengembangan pasar kerja, termasuk di wilayah pendudukan Israel. Di samping itu, Indonesia juga mendorong agar ILO memastikan perlindungan warga Palestina dari kemungkinan eksploitasi dan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan lainnya.
“Termasuk mereka yang terpaksa harus mencari kerja di Israel dan di wilayah pemukiman ilegal karena tidak ada pilihan lain," ujar Kleib.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan selama ini dalam berbagai pembahasan isu Palestina di ILO, Indonesia senantiasa aktif menyuarakan dukungan RI terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di Palestina.
Kerja layak merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Palestina. Hanif menegaskan bahwa pemerintah RI akan terus bekerjasama dengan ILO dan masyarakat internasional untuk memastikan terciptanya kerja layak di Palestina.
Situasi ketenagakerjaan di Palestina menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan sidang sesi ke-334 GB ILO yang berlangsung di Jenewa, Swiss, sejak 29 Oktober 2018 dan akan berakhir pada 8 November 2018.
Pertemuan juga membahas masalah dialog sosial, kerja masa depan, kasus dan situasi ketenagakerjaan di sejumlah negara serta isu standar ketenagakerjaan internasional.
GB merupakan badan eksekutif ILO yang terdiri dari 56 negara dimana Indonesia saat ini menjabat sebagai Deputy Member dan memiliki mandat memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program ILO.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
