REPUBLIKA.CO.ID, GAZA— Semua kelompok politik dan faksi Palestina pada Kamis malam (6/12) memuji kegagalan pemungutan suara di PBB untuk mensahkan rancangan resolusi Amerika Serikat yang mengutuk serangan  Hamas ke Israel.

Juru Bicara HAMAS, Sami Abu Zuhri, mengatakan kegagalan ini adalah penegasan mengenai keabsahan perlawanan Palestina dan dukungan politik yang sangat besar buat rakyat Palestina dan keadilan buat masalah Palestina.   

“Kegagalan rancangan resolusi AS di PBB adalah tamparan buat pemerintah AS,” sebagaimana dikutip Xinhua, yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat (7/12) siang.

Pada Kamis malam, 87 negara anggota Sidang Umum PBB memberi suara yang mendukung rancangan resolusi tersebut, yang berarti kurang dari mayoritas dua-per tiga suara yang diperlukan untuk mensahkan rancangan resolusi itu, sementara 57 menentang dan 33 negara abstein.

Presiden SU PBB mengumumkan bahwa karena jumlah suara tidak mencapai dua-pertiga dari semua suara negara anggota, rancangan resolusi tersebut telah gagal disahkan.

Anggota Biro Politik Front Demokratik, Talal Abu Zafira, menilai kegagalan ini adalah kemenangan bagi keadilan internasional. 

Meski  Pemerintah Otonomi Nasional Palestina dan Faksi Fatah, pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, adalah pesaing Hamas, faksi itu juga menentang rancangan resolusi AS tersebut.

Juru Bicara Fatah di Tepi Barat Sungai Jordan, Munir Al-Jaghoub, mengatakan keputusan AS untuk mengkriminalisasi perjuangan Palestina tidak mendapat pengesahan, yang berarti keberhasilan buat Palestina. 

Presiden Palestina pada Kamis (6/12) mendesak negara anggota Sidang Umum (SU) PBB agar tidak memberi suara buat rancangan resolusi AS terhadap Hamas.

Presiden Palestina menegaskan bahwa Pemerintah Palestina telah mengadakan kontak dengan pemerintah di dunia termasuk anggota blok Arab dan Islam di PBB untuk menggagalkan rancangan resolusi AS tersebut, demikian laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA.

Pemerintah Palestina telah memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem dan mengumumkan kota suci yang menjadi sengketa itu sebagai ibu kota Israel.

Rakyat Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara merdeka masa depan mereka, tapi Israel, yang mencaplok Jerusalem Timur dalam Perang 1967, pada 1980 mengumumkan kota suci tiga agama langit tersebut sebagai ibu kotanya, tindakan yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika