REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berpendapat, Indonesia perlu menyampaikan kembali sikapnya terhadap Australia. Menurutnya, Indonesia harus menyatakan ketidaksetujuannya.
"Ketidaksetujuan Indonesia dapat diwujudkan dengan memanfaatkan daya tekan untuk tidak menandatangani perjanjian perdagangan yang seharusnya dilakukan bulan Desember ini," kata Hikmahanto, di Jakarta, Sabtu.
Hikmahanto juga mengkritisi pernyataan PM Australia Scott Morrison yang menegaskan bahwa Australia akan mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel, namun tidak akan segera memindahkan Kedubesnya dalam waktu dekat. Ia melihat ada kesan seolah terjadi pergeseran dari kebijakan di tubuh pemerintah Australia yang sebelumnya hendak memindahkan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Kemungkinan besar, Morisson sedang mengamankan posisinya di mata konstituen. Hikmahanto menjelaskan, pernyataan Morisson untuk membedakan Yerusalem Barat dan Timur karena Yerusalem Timur adalah wilayah di mana kota suci tiga agama berada. Sementara Yerusalem Barat adalah wilayah yang dijadikan Ibu Kota oleh Israel.
Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan PM Australia Scott Morrison di Suntec Convention center, Singapura Rabu (14/11).
Dengan demikian, Morisson seolah ingin menyampaikan pesan bahwa Australia tetap menghormati resolusi PBB dan sikap Indonesia yang menyatakan kota suci tiga agama tetap merupakan wilayah yang berada di bawah PBB. Menurut Hikmahanto, Indonesia harus tetap pada pendirian bahwa Yerusalem adalah Yerusalem, terlepas ada pembagian di dalamnya antara Barat dan Timur.
"Taktik politik Morisson tentunya harus disikapi oleh Indonesia dengan tidak mengubah kebijakan untuk tidak menandatangani perjanjian perdagangan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
