REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengatakan, keputusan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel merupakan langkah ilegal yang melanggar resolusi PBB tentang status kota tetsebut. OKI menyerukan Australia menghormati resolusi internasional terkait Yerusalem dan meninjau kembali keputusannya.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Ahad (16/12), seperti dilansir Anadolu, OKI menyatakan, menolak semua upaya yang akan merugikan status hukum Yerusalem. OKI juga menekankan bahwa Yerusalem adalah bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel 1967.
Oleh sebab itu OKI meminta Australia meninjau kembali keputusannya mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Dewan Nasional Palestina (PNC) juga mengecam keputusan Australia. PNC menilai langkah Australia merupakan serangan langsung terhadap rakyat Palestina, khususnya mereka yang tinggal di Yerusalem.
Baca juga, Australia Diminta Pertimbangkan Kembali Akui Yerusalem Barat.
Australia telah resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel pada Sabtu pekan lalu. Dalam pengumumannya, Australia menyatakan akan membuka kantor perdagangan dan pertahanan di Yerusalem Barat.
Namun Canberra memutuskan untuk tidak segera memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat. Selain itu Australia juga masih menegaskan dukungannya terhadap pembentukan negara merdeka Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya di bawah mekanisme perjanjian damai dua negara.
Yerusalem Timur dianeksasi Israel pasca-Perang Arab-Israel tahun 1967. Pendudukan Israel atas wilayah tersebut dianggap ilegal karena tak diakui oleh dunia internasional.
Palestina telah mendambakan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara masa depannya. Namun Israel selalu menolak menyerahkan kekuasaan dan kontrolnya atas wilayah tersebut. Hal itu menjadi salah satu penyebab buntunya perundingan damai antara Palestina dan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
