REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat memberikan tanggapan soal pembangunan permukiman baru di Tepi Barat. Menurut dia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah banyak merampas tanah dan sumber daya Palestina untuk kepentingan ekspansi permukiman kolonial ilegal Israel.
Erekat juga mengingatkan, langkah Netanyahu adalah bagian dari kampanye awalnya pada pemilihan Israel. Karena itu, Erekat mendesak Pengadilan Kriminal Internasional untuk mempercepat proses penyelidikan kejahatan Israel.
"Apa yang kami saksikan dalam pemilihan Israel sebelumnya adalah perlombaan menghasut yang jelas terhadap hak-hak rakyat Palestina, kehidupan mereka, tanah, dan sumber daya, untuk kepentingan proyek pemukiman kolonial Israel dan untuk menenangkan para pemukimnya," katanya dilansir dari Palestine News Network, Jumat (28/12).
Erekat mengatakan, tindakan ilegal semacam itu adalah kampanye yang disengaja untuk menghancurkan solusi dua negara dan untuk mencegah pembentukan Negara Palestina berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dunia pun, kata dia, harus bertindak sebelum terlambat.
Ketidakpedulian dan penghinaan Israel terhadap hukum internasional dan legitimasi, tambah Erekat, didorong oleh kurangnya akuntabilitas internasional. Karena itu menurut dia saatnya telah tiba bagi dunia untuk mengakhiri standar ganda dan memiliki keberanian memenuhi tanggung jawabnya pada Palestina.
"Tanggung jawab internasional bersama harus memastikan implementasi UNSC 2334 untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya yang berkelanjutan terhadap rakyat Palestina," ujarnya.
Baca juga, Polisi Israel Duga Benjamin Netanyahu Lakukan Suap.
Sebelumnya, media Israel Haaretz melaporkan, otoritas Israel telah menyetujui pembangunan 1.451 unit rumah baru di permukiman Tepi Barat. Mereka juga memiliki rencana lanjutan untuk pembangunan 837 unit tambahan di beberapa permukiman yang relatif terisolasi.
Dalam laporan itu disebutkan, subkomite permukiman di Dewan Perencanaan Tertinggi telah membahas rencana tersebut yakni pada Selasa dan Rabu kemarin, lalu memberikan persetujuan akhir untuk 30 unit.
Dewan tersebut menyetujui 220 unit rumah di Givat Ze'ev, 180 di Neveh Daniel, 120 di Karmei Tzur, 129 di Avnei Hefetz, 62 di Ma'aleh Mikhmash, 61 di Tzofim, 42 di Alfei Menashe, 55 di Tomer, 18 di Adora, 18 di Adora , 16 di Metzad dan satu di Shiloh.
Selain itu, 135 unit rumah telah disetujui untuk perluasan lingkungan timur pemukiman Tene Omarim, tetapi masih menunggu persetujuan akhir oleh pengawas lingkungan Administrasi Sipil.
Tiga belas rencana pembangunan yang sudah memasuki tahap awal perencanaan telah dikembangkan, termasuk rencana untuk 152 unit di Shavei Shomron, 94 di Haggai, 100 di Halamish, 75 di Shvut Rachel, sebuah lingkungan di Shiloh yang berfungsi sebagai permukiman terpisah, 98 di dekat Ma'aleh Amos, 82 di Ofra dan dua di Tzofim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
