REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH— Beberapa pemukim Yahudi pada Kamis (3/1) menyerang rombongan yang membawa Menteri Palestina Urusan Agama Yousef Adais di dekat Kota Salfit, Tepi Barat Sungai Yordania.
"Beberapa pemukim menyerang rombongan tersebut dengan menggunakan batu; satu mobil rusak, walaupun tak ada yang dilaporkan cedera," kata satu sumber yang mengetahui.
Pada Kamis pagi (3/1), Pemerintah Palestina menyatakan bahwa satu rombongan yang membawa Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah telah menjadi sasaran serangan serupa oleh pemukim Yahudi di dekat Nablus pekan lalu.
"Rombongan PM itu diserang oleh sekelompok pemukim Yahudi yang melemparkan baru di dekat pos pemeriksaan Zatara," demikian antara lain isi satu pernyataan pemerintah.
Sementara itu Utusan Timur Tengah AS Nickolay Mladenov mengutuk serangan terhadap rombongan Hamdallah tersebut.
"Itu adalah peristiwa yang sangat mengkhawatirkan. Itu tentu saja tak bisa diterima dan para pelakunya harus diseret ke pengadilan," kata Mladenov.
Menurut data Israel, serangan anti-Palestina oleh pemukim Yahudi di Tepi Barat, yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur, naik sampai 60 persen tahun lalu dibandingkan dengan pada 2017.
Lebih dari 650 ribu pemukim Yahudi kini tinggal di 196 permukiman, yang dibangun dengan persetujuan Pemerintah Israel, di seluruh Tepi Barat, demikian data dari pihak Palestina.
Pada Senin (17/12), Menteri Luar Negeri Yordania Ayman As-Safadi, mengatakan berlanjutnya pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur membahayakan peluang untuk mewujudkan penyelesaian perdamaian.
As-Safadi mengutuk keputusan Pemerintah Israel belum lama ini untuk menyetujui pembangunan ribuan unit baru permukiman di Tepi Barat, tindakan yang, ia peringatkan, akan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.
"Pembangunan permukiman tak sah, tindakan sepihak yang memperluas pendudukan Israel dan merusak prospek bagi penyelesaian konflik itu," kata As-Safadi di dalam satu pernyataan.
Pada Ahad (16/12), Komite Menteri Israel Urusan Peraturan menyetujui rancangan peraturan yang mensahkan pembangunan hanya 70 unit pemukiman Yahudi di Tepi Barat.
As-Safadi mendesak masyarakat internasional agar "memikul tannggung-jawab moral dan hukum mereka" dengan menekan Israel agar berhenti membangun permukiman di tanah Palestina yang dirampas.
Menteri luar negeri tersebut memperingatkan pelanggaran semacam itu hanya akan mengakibatkan peningkatan ketegangan dan kerusuhan, yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi keamanan regional.
Proses perdamaian Palestina-Israel ambruk pada pertengahan 2014 akibat penolakan yang terus dilakukan Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan menerima baik perbatasan pra-1967 sebagai dasar bagi penyelesaian dua-negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
