REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak untuk segera mengakhiri krisis politik di Jalur Gaza demi keselamataan warga sipil. Menurut kantor hak asasi manusia PBB, konflik di Jalur Gaza telah merampas listrik bagi dua juta orang, perawatan medis vital dan air bersih.

Melihat kenyataan ini maka sudah seharusnya Zionis Israel, Otoritas Palestina dan Hamas di Gaza untuk menyelesaikan konflik mereka. "Kami sangat prihatin dengan kemerosotan dalam kondisi kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia di Gaza," ujar juru bicara PBB Ravina Shamdasani seperti dilansir Middle East Monitor, Ahad (13/8).

Ia menjelaskan, Zionis Israel, Palestina dan pihak berwenang di Jalur Gaza tidak memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak penduduk Jalur Gaza. Shamdasani mengatakan pada puncak musim panas, dengan suhu yang tinggi, listrik seringkali disediakan kurang dari empat jam sehari, dan tidak lebih dari enam jam sejak April.

"Ini berdampak serius pada penyediaan layanan kesehatan, air dan sanitasi yang penting," ucap dia.

Warga di Jalur Gaza hanya membeli persediaan yang cukup untuk setiap hari karena mereka tidak dapat menyimpan barang di kulkas, terutama daging dan produk susu. Pejabat rumah sakit mengeluhkan kekurangan pengobatan untuk penyakit serius. Kementerian Kesehatan Jalur Gaza mengatakan sekitar 40 persen obat-obatan penting telah habis, terutama untuk pasien kanker, cystic fibrosis dan gagal ginjal.

Gaza telah berada di bawah blokade Israel sejak 2007. Mesir, satu-satunya tetangga Gaza, mempertahankan blokade tersebut.

Untuk menekan Hamas menyerahkan kendali atas Gaza, Abbas telah memotong pembayaran ke Israel untuk mendapatkan listrik yang ia suplai ke Gaza. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika