REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Turki telah menyerukan dukungan dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menghadapi keputusan agresif Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Seruan itu disampaikan pada Ahad (10/12) menjelang KTT OKI yang akan diadakan di Istanbul pada Rabu (13/12).
Duta Besar Turki untuk OKI Yunus Demirer meminta negara-negara anggota untuk berkumpul di Istanbul demi menyatukan kekuatan untuk membela kesucian al-Quds. "Turki sangat membenci pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh AS," kata Demirer, dikutip Arab News, kemarin.
Dia mengatakan, KTT Luar Biasa OKI akan didahului oleh pertemuan Menteri Luar Negeri OKI pada Rabu (13/12). KTT OKI juga menekankan pentingnya kecaman internasional dan protes yang meletus di banyak negara setelah pengumuman Trump.
"Turki juga bereaksi keras dengan melakukan demonstrasi menentang keputusan yang mengancam akan menggagalkan perundingan perdamaian yang telah diupayakan selama bertahun-tahun," ujar Demirer.
Dia menggambarkan tindakan AS sebagai tindakan buruk yang menodai kesucian sebuah kota, tempat suci dari tiga agama yang telah lama hidup berdampingan. Menurut dia, keputusan AS tidak hanya bertentangan dengan rasionalitas dan hati nurani, tetapi juga merupakan pelanggaran besar hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan 478 yang sebelumnya disahkan oleh AS.
Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag mengulangi pernyataan Erdogan bahwa status Yerusalem adalah garis merah bagi umat Islam yang tinggal di berbagai belahan dunia. "Kita seharusnya tidak menganggapnya sebagai isu lokal. Palestina dan Yerusalem adalah isu bagi semua negara Muslim," ujar Bozdag.
Sejumlah kepala negara OKI, termasuk diplomat tinggi dan pejabat tinggi, diperkirakan akan menghadiri pertemuan puncak tersebut. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengonfirmasi keikutsertaan mereka di KTT OKI di Istanbul.
Isu tersebut juga akan menjadi agenda utama Presiden Rusia Vladimir Putin selama berkunjung ke Ankara pada Senin (11/12). Menurut laporan, pemimpin Rusia tersebut telah dijadwalkan berkunjung ke Mesir dan akan berkunjung ke Turki pada hari yang sama untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengenai krisis Yerusalem dan situasi di Suriah.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi menemui Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada Ahad (10/12). Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Yordania merupakan rangkaian perjuangan diplomasi Indonesia bagi Palestina.
“Pernyataan sepihak AS mengenai status Yerusalem tidak akan mengubah komitmen kuat diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” disampaikan Retno kepada Safadi di kantor Kementerian Luar Negeri Yordania di Amman.
Selain membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina di Istanbul 13 Desember mendatang, mereka juga melakukan koordinasi terkait langkah diplomasi dalam memperjuangkan status Yerusalem dan kemerdekaan Palestina. Hal itu penting dilakukan dengan Yordania karena Raja Yordania adalah pelayan situs suci di Yerusalem serta pengatur badan wakaf di Yerusalem.
Kepada Menlu Yordania, Retno menyampaikan bahwa masyarakat internasional harus terus berpegang kepada keputusan status quo yang telah ditetapkan PBB mengenai status Yerusalem saat ini. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan ketidakadilan yang dihadapi rakyat Palestina,” tutur Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
