REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Sebanyak 80 anggota Dewan Pusat Palestina (PCC) akan menggelar pertemuan pada Ahad (14/1), di ibu kota politik sementara Palestina, Ramallah. Pertemuan ini dilakukan untuk meninjau dan merekomendasikan arahan perjuangan rakyat Palestina.
Dalam kesempatan ini PCC juga akan melibatkan Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). PCC dan Komite Eksekutif PLO terakhir melakukan pertemuan pada Maret 2015.
Pertemuan kali ini dilakukan lima pekan setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan akan membawa masalah Yerusalem ke meja perundingan. Sebelumnya Trump telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memulai langkah-langkah untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
PCC diindikasikan akan mengambil beberapa keputusan sulit, termasuk mendeklarasikan Palestina sebagai sebuah negara di bawah pendudukan, menuntut Israel di Pengadilan Pidana Internasional (ICC), dan menangguhkan pengakuan Israel. Selain itu, PCC juga akan menyerukan kepada Eropa dan negara-negara lain untuk mengakui negara Palestina.
Direktur Hubungan Eksternal PLO, Anees Sweidan, mengakui pertemuan PCC akan dihadapi dengan beberapa pilihan sulit. Ia juga mencatat, tinjauan mengenai Persetujuan Oslo akan sangat dibutuhkan, terutama mengenai hubungan Palestina dengan Israel.
"Keputusan yang sulit perlu diambil sebagai tanggapan atas pengakuan AS terhadap Yerusalem. Sudah jelas yang dibutuhkan adalah tinjauan akan Perjanjian Oslo. Tidak ada mitra Israel untuk perdamaian pada saat ini dan kita tidak dapat terus menyembunyikan kepala kita dalam di pasir. Ini berarti kita perlu meninjau kembali kesepakatan keamanan dan ekonomi dengan Israel," papar Sweidan.
Seorang anggota PCC, Najeeb Qaddoumi, mengatakan kepada Arab News, AS tidak dapat terus memonopoli proses perdamaian. "Mereka telah mendiskualifikasi diri mereka sendiri sebagai mediator yang jujur saat mereka memihak satu bagian pada isu krusial Yerusalem," kata dia.
Qaddoumi percaya saat ini waktunya telah tiba untuk mewujudkan persatuan nasional Palestina. "Kita tidak bisa benar-benar melakukan restrukturisasi kecuali kita benar-benar jujur dan bersatu," ungkapnya.
Ziad Khalil Abu Zayyad, juru bicara Fatah untuk urusan internasional, mengatakan kepada Al-Monitor, pada pertemuan PCC, diharapkan anggotanya akan membahas masalah penarikan pengakuan Israel sebagai reaksi atas keputusan AS terhadap Yerusalem.
Pada 1993, PLO dan Israel sepakat untuk saling mengakui. Langkah tersebut memberi legitimasi kepada Israel, namun anggota faksi PLO tetap dipenjara karena keanggotaannya dalam organisasi teroris. Pada Maret tahun lalu Israel mengumumkan Dana Nasional Palestina yang berbasis di Amman, yang pada dasarnya merupakan harta milik PLO, sebuah organisasi teroris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
