Rabu 27 Jun 2018 19:47 WIB

Menlu Retno: Palestina Butuh Bantuan dan Perhatian Dunia

Proses perdamaian antara Israel dan Palestina buntu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Foto: Republika/Debbie Sutrisno
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan Palestina sangat membutuhkan perhatian dan bantuan internasional. Palestina saat ini terus menghadapi ketidakadilan dan penjajahan. Hal itu disampaikan Retno pada pertemuan Konferensi "Cooperation Among East Asian Countries for Palestine Development" (CEAPAD) III di Bangkok, Thailand, demikian keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (27/6).

Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyebutkan beberapa alasan mendasar tentang pentingnya perhatian dan bantuan internasional pada saat ini bagi rakyat Palestina. Pertama, komitmen membantu Palestina, termasuk melalui Badan Bantuan dan Tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) terus menurun.

Kedua, proses perdamaian antara Israel dan Palestina buntu. Ketiga, tindak kekerasan yang terus dilakukan militer Israel dan harapan akan berdirinya negara Palestina semakin tidak menentu.

"Kondisi ini tidak akan menyurutkan, bahkan sebaliknya akan semakin memperteguh komitmen dunia termasuk Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina," ucap Retno.

photo

Dia juga menekankan pentingnya komitmen politik masyarakat internasional yang memiliki hubungan dengan Israel untuk tidak memindahkan kedutaan besarnya ke Yerussalem. Selain itu, ia mendorong negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera menyatakan dukungan bagi Palestina untuk merdeka.

"Negara Palestina yang merdeka tidak dapat disiapkan dalam waktu singkat, butuh waktu panjang untuk mempersiapkannya. Komitmen Indonesia untuk berdirinya negara Palestina yang merdeka tidak akan pudar dan bahkan akan semakin tinggi," ujar Menlu Retno.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan akan memberikan perhatian dan prioritas kepada isu Palestina ketika Indonesia menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Indonesia akan memulai keanggotaan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 1 Januari 2019 setelah terpilih dengan suara mayoritas pada 8 Juni 2018.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement