REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pemerintah Israel kembali menutup akses keluar dan masuk ke Jalur Gaza melalui perbatasan Erez. Penutupan dilakukan menyusul meningkatnya protes yang dilakukan warga Palestina di sepanjang perbatasan utara Gaza dengan Israel.
"Otoritas Israel memberikan kami informasi tentang penutupan dadakan ini untuk angkutan penumpang kecuali jika ada kasus kemanusiaan," kata pejabat media otoritas Palestina Mohammed al-Maqadma seperti dikutip Anadolu Agency, Ahad (19/8).
Puluhan kapal berlayar dari Jalur Gaza sejak Sabtu (18/8) kemarin. Mereka bertolak menuju perbatasan utara dengan Israel sebagai bagian dari upaya menekan Israel untuk mematahkan blokade 11 tahun Israel di daerah pantai.
Seperti diketahui, pemerintah israel telah memblokade akses darat, laut dan udara menuju Gaza sejak 2007 lalu. Penutupan jalur keluar-masuk itu kian mengisolasi warga Palestina dari dunia luar.
Jalur Gaza memiliki tujuh pintu perbatasan. Enam dari jumlah tersebut dikendalikan oleh pemerintah Israel termasuk Erez. Sedangkan satu sisanya dikontrol oleh Pemerintah Mesir melalui Rafah.
Namun, akses perbatasan melalui Raffah lebih banyak ditutup sejak lengsernya mantan presiden Mohamed Mursi dalam kudeta militer pada 2013 lalu.
Israel menutup empat dari penyeberangan komersialnya dengan Gaza pada Juni 2007 setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas merebut kendali atas kawasan tersebut dari Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah.
Baca juga, PBB Terbitkan Rekomendasi untuk Lindungi Warga Palestina.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memberikan empat pilihan untuk meningkatkan perlindungan bagi warga Palestina di wilayah pendudukan Israel.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam laporan yang diberikan pada Majelis Umum sebagai tanggapan atas lonjakan kekerasan di Gaza. Kekerasan di Gaza telah menyebabkan sebanyak 171 orang Palestina tewas sejak aksi pecah pada akhir Maret 2018.
Dilansir di Arab News pada Sabtu (18/8), Guterres menekankan setiap opsi memerlukan kerja sama antara Israel dan Palestina. Dalam laporan berjumlah 14 halaman itu, ada empat opsi yang diusulkan PBB.
Salah satunya yakni kehadiran PBB yang lebih kuat di lapangan dengan pengawas hak dan petugas politik untuk melaporkan situasi terkini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
