REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan tim negosiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menawarinya sebuah perjanjian damai berdasarkan konfederasi dengan Yordania. Abbas mengaku dapat menerima penawaran itu dengan syarat Israel bagian dari konfederasi.

“Saya ditanya apakah saya yakin pada federasi dengan Yordania,” kata Abbas tentang perundingan yang diadakan bersama penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner dan utusan khusus AS untuk perdamaian Timur Tengah Jason Greenblatt, dikutip Haaretz, Ahad (2/9). 

Abbas menjawab bahwa dia dapat menerima penawaran tersebut, namun dengan syarat Israel bergabung di dalamnya. “Saya ingin konfederasi tiga pihak dengan Yordania dan Israel, dan saya meminta Israel untuk menerima tawaran seperti itu,” kata Abbas, dikutip laman the Jerusalem Post.

Beberapa jenis persatuan politik antara Tepi Barat dan Yordania adalah ide populer tentang hak Israel, yang kerap menolak seruan untuk pembentukan negara Palestina. Israel mengatakan Yordania sudah seperti negara berdasarkan demografi.

Kendati demikian, kantor berita Palestina WAFA melaporkan, Abbas tetap berkomitmen untuk merundingkan perjanjian damai dengan Israel atas dasar solusi dua negara. Perundingan solusi dua negara diketahui telah mandek sejak 2014. Dia juga menuding pemerintahan Trump ingin sepenuhnya menyabotase Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Tudingan itu mengacu pada keputusan AS untuk menghentikan pendanaan bagi UNRWA.

Pada Jumat (31/8), juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan Washington tidak akan lagi memberikan pendanaan lebih lanjut untuk UNRWA. Hal itu diumumkan setelah sebelumnya AS menangguhkan bantuan dana terhadap UNRWA.

Pada Januari lalu, AS telah memotong dana bantuan untuk UNRWA. Dari total dana 125 juta dolar AS yang disiapkan, AS hanya mengucurkan sebanyak 65 juta dolar AS.

Hal itu dilakukan setelah Palestina memutuskan menarik diri dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menilai AS tak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan Israel. Pemotongan dana bantuan UNRWA dinilai sebagai cara AS untuk mengembalikan Palestina ke meja perundingan.

Penangguhan dana bantuan itu tak ayal menyebabkan UNRWA mengalami krisis pendanaan. Sebab bagaimanapun, AS merupakan penyandang dana terbesar bagi UNRWA.

AS juga telah mengumumkan akan memangkas bantuan lebih dari 200 juta dolar AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, dana yang semula untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza itu akan dialihkan ke proyek-proyek prioritas AS di tempat lain.

Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengecam hal tersebut. Rudeineh menjelaskan, pemangkasan dana bantuan AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza bermotif politis. Menurutnya tindakan itu dirancang dengan maksud menekan Palestina agar berhenti memperjuangkan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Padahal, AS sepenuhnya sadar, tidak akan ada perdamaian dengan Israel bila Yerusalem Timur tidak menjadi Ibu kota Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika