REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan pemerintahannya siap melakukan rekonsiliasi dengan Hamas. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Komisi Pemilihan Umum Palestina, Hanna Nasser.
"Pemerintah Palestina dan gerakan Palestina Fatah siap untuk rekonsiliasi dengan (gerakan perlawanan) Hamas," kata Shtayyeh seperti dilansir dari kantor berita Turki, Anadolu Agency, Rabu (15/5).
Shtayyeh melanjutkan, jika dalam rekonsiliasi tersebut tidak menemukan titik temu karena masing-masing punya perspektif yang berbeda, maka biarkan rakyat yang memutuskan melalui pemilihan umum. Ia meyakini pemilu adalah satu-satunya cara mengakhiri perpecahan Palestina.
"Namun tantangan utama adalah mengadakan pemilihan di Yerusalem Timur yang diduduki," katanya.
Tepi Barat dan Jalur Gaza tetap terpecah secara politis dan administratif sejak 2007, yakni ketika Hamas merebut kendali jalur itu dari Fatah setelah beberapa hari pertempuran jalanan. Fatah dan Hamas telah berselisih sejak 2007.
Perselisihan dipicu oleh kemenangan Hamas dalam sebuah pemilu pada 2006. Hamas memenangkan pemilihan tersebut, tapi Fatah menolak mengakuinya.
Pada Juni 2007, Hamas mulai mengendalikan dan mengontrol pemerintahan di Gaza. Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua faksi itu sempat dilakukan. Upaya gagal karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Otoritas Palestina bila hendak berdamai.
Oktober 2017, Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo. Penandatanganan kesepakatan itu menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih. Sepuluh tahun berlalu, Hamas akhirnya menyatakan siap memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apa pun.
Hamas bahkan membubarkan komite administratif yang sebelumnya bertugas mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Itu agar Otoritas Palestina dapat mengambil alih tugas pemerintahan di daerah yang diblokade.
Namun, rekonsiliasi tersebut masih buntu. Hingga saat ini Hamas masih mengontrol Jalur Gaza sedangkan Fatah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat.
Bahkan Rusia dilaporkan berencana membantu terwujudnya rekonsiliasi Palestina. Pemerintah Rusia ingin mempertemukan perwakilan Fatah dan Hamas agar rekonsiliasi Palestina dapat tercapai. November 2018, Kementerian Luar Negeri Rusia mengundang pejabat Hamas Ismail Haniyeh ke Moskow.
Pada Desember 2018, Haniyeh mengumumkan kesiapannya bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Ia mengaku siap mengadakan pembicaraan di mana pun untuk membahas situasi internal Palestina. "(Hamas) siap mematuhi segala persyaratan untuk memulihkan persatuan nasional Palestina dan mengakhiri perpecahan," kata dia Desember 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
