REPUBLIKA.CO.ID, SHARM ESH-SHEIKH -- Para pemimpin Arab dan Eropa pada Senin (25/2) kembali menegaskan sikap bersama mereka mengenai proses perdamaian Timur Tengah, termasuk status al-Quds (Yerusalem).
Setelah pertemuan dua-hari Liga Arab (AL)-Uni Eropa (EU) berakhir di Kota Sharm Esh-Sheikh, Mesir, para pemimpin kedua pihak menegaskan sikap mereka mengenai ketidakabsahan berdasarkan hukum internasional permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki.
"Kami kembali menegaskan komitmen kami bagi dicapainya penyelesaian dua-negara dengan dasar semua resolusi terkait sebagai satu-satunya cara yang nyata guna mengakhiri pendudukan, yang dimulai pada 1967, termasuk al-Quds Timur, dan untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh, adil dan langgeng antara Israel dan Palestina melalui perundingan langsung di antara semua pihak yang menangani semua masalah status akhir," kata pemimpin tersebut di dalam deklarasi akhir pertemuan puncak mereka.
Mengutip Kantor Berita Palestina, WAFA, Selasa (26/2), mereka juga mengingatkan kembali pentingnya untuk mempertahankan status quo bersejarah bagi semua tempat suci di al-Quds, termasuk yang berkaitan dengan perwalian Kerajaan Yordania.
“Kami kembali menegaskan peran UNRWA, yang sangat diperlukan, dan perlunya untuk mendukungnya secara politik serta dana guna memungkinkannya terus melaksanakan mandat PBB yang diembannya," kata deklarasi akhir tersebut.
Mereka menyampaikan keprihatinan mereka mengenai kondisi kemanusiaan, politik, keamanan dan ekonomi di Jalur Gaza, dan menyeru semua pihak melakukan langkah yang diperlukan guna menghasilkan perubahan mendasar bagi kondisi yang lebih baik yang sepenuhnya menghormati hukum internasional, termasuk hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.
Para pemimpin dan kepala pemerintahan dari 28 negara Eropa dan 21 negara Arab membahas selama dua hari tantangan bersama yang dihadapi dan cara mendorong peluang kerja sama timbal-balik.
Itu adalah landasan pertama yang mempersatukan para pemimpin negara dan pemerintah Arab dan Eropa guna menanggulangi masalah mendesak, yang paling utama masalah terorisme, kejahatan terorganisir, dan imigran gelap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
