REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Uni Eropa Senin menyambut baik dialog yang difasilitasi Perserikatan Bangsa Bangsa antara faksi-faksi politik Libya yang berbeda di kota Gadames, 600 kilometer barat daya Tripoli.
Seorang juru bicara Kepala Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Catherine Ashton, mengatakan Uni Eropa mendorong "semua pihak untuk konstruktif merangkul kesempatan ini yang harus mengarah pada kembalinya satu dialog politik inklusif."
"Uni Eropa menyambut baik keberanian dan keyakinan dari warga Libya yang telah datang ke meja perundingan dan mendesak kesabaran serta kompromi dari semua pihak," tambah juru bicara itu dalam satu pernyataan.
Laporan-laporan dari Tripoli sebelumnya mengatakan, faksi-faksi yang berlawanan di parlemen Libya akan bertemu Senin dalam perundingan yang ditengahi PBB guna mengakhiri perpecahan - yang telah membuat negara tersebut memiliki pemerintahan yang bersaingan, kata pejabat PBB.
Pertemuan yang sulit untuk diwujudkan itu berlangsung di kota terpencil Ghadames dan penyelanggaraannya baru dipastikan pada malam harinya.
Pertemuan tersebut merupakan hasil diplomasi ulang-alik yang secara terus menerus dilancarkan terhadap kedua pihak oleh kepala misi PBB Bernardino Leon.
Faksi mayoritas di badan legislatif yang terpilih pada 25 Juni telah melakukan pertemuan di kota timur jauh Tobruk - di dekat perbatasan dengan Mesir - sejak milisi Islamis dan sekutu-sekutunya mengambil kendali sebagian besar wilayah ibu kota bulan lalu.
Faksi minoritas tetap tinggal di Tripoli dan memboikot pertemuan Tobruk itu.
Dua belas wakil dari kedua pihak akan mengambil bagian dalam perundingan Senin di Ghadames, yang terletak 600 kilometer barat daya Tripioli dan tak jauh dari perbatasan dengan Aljazair dan Tunisia, kata juru bicara parlemen Fraj Abu Hashem kepada AFP.
Pemerintahan yang berpusat di Tabruk pimpinan Perdana Menteri Abdullah al-Thani mendapat pengakuan internasional, namun tiga kota utama Libya hampir seluruhnya kehilangan kendali.
Para Islamis dan sekutu-sekutu mereka telah membentuk pemerintahan tandingan di Tripoli yang dipimpin oleh Omar al-Hassi dan telah mengadakan kembali badan eksekutif yang mereka kuasai.
Perundingan Ghadames ditujukan untuk mencapai "perjanjian kerangka waktu soal aturan prosedur" bagi parlemen serta soal "masalah-masalah kritis yang terkait dengan tata pemerintahan negara", kata misi PBB awal bulan ini.
Misi tersebut mengatakan pihaknya berharap kedua pihak juga akan menyepakati tanggal dan tempat upacara. Dalam upacara tersebut, parlemen sebelumnya akan menyerahkan kekuasaan kepada badan legislatif yang diakui dunia internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
