REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mendesak PBB memulai operasi menyalurkan bantuan melalui udara ke area terkepung di Suriah, Rabu (1/6). Ketiga negara ini mengatakan Pemerintah Suriah tidak bisa menghormati tenggat waktu untuk menyebarkan bantuan.
Tanggal 1 Juni adalah hari terakhir gencatan senjata yang disepakati komunitas internasional. Gencatan senjata bertujuan mendistribusikan bantuan pada penduduk sipil di daerah-daerah yang terkepung.
Sekitar 4.000 orang terperangkap di daerah Daraya. Mereka kekurangan makanan sejak 2012. Namun, konvoi bantuan yang sudah tiba di sana pada Rabu tidak membawa makanan. Mereka hanya membawa peralatan medis.
Sebagian besar wilayah bahkan belum mendapat kiriman bantuan. AS, Inggris, dan Prancis menilai operasi menjatuhkan bantuan dari pesawat perlu dilakukan. Dewan Keamanan PBB akan bertemu pada Jumat untuk membahas hal ini.
Baca: Bantuan Medis Akhirnya Tiba di Wilayah Terkepung Daraya
Juru bicara Kemenlu AS John Kirby mengatakan, ratusan ribu penduduk Suriah butuh akses yang berkelanjutan terhadap bantuan. Menlu Inggris Philip Hammond menggambarkan, akses yang terbatas pada waktu gencatan senjata sangat menyedihkan. "Meski bantuan kemanusiaan melalui udara ini kompleks, berisiko dan memakan biaya besar, ini adalah upaya terakhir menghentikan penderitaan mereka di area terkepung," kata Hammond, dikutip BBC.
Badan makanan PBB, World Food Programme, telah memberikan gambaran kepada AS bagaimana melakukan operasi menjatuhkan bantuan. Pada Februari lalu, WFP melakukannya di area Deir al-Zour tetapi gagal. Dari 21 palet yang diterjunkan, 10 tidak sampai sasaran, 7 mendarat di wilayah tak berpenghuni, dan 4 rusak.
Di sisi lain, AS dan Inggris meminta Rusia dan Iran menggunakan pengaruhnya untuk membujuk Pemerintah Suriah agar operasi penyaluran bantuan melalui udara bisa dilakukan dengan aman.
Baca: ISIS Dibombardir dengan Musik Bollywood
Ikuti Whatsapp Channel Republika
