REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Masyarakat Iran akan melakukan pemilihan presiden pada Jumat (19/5) dalam sebuah kontes yang akan menentukan apakah keterlibatan Teheran terhadap dunia akan lebih hidup. Apa pun hasilnya tidak akan ada perubahan terhadap sistem pemerintahan konservatif yang revolusioner.
Menginginkan masa jabatan keduanya, Presiden Hassan Rouhani (68 tahun) tetap menjadi pilihan favorit, walaupun saingan telah melakukan perlawanan kepadanya atas kegagalan dalam meningkatkan ekonomi yang dilemahkan oleh pemberian sanksi selama puluhan tahun.
Banyak warga Iran merasakan kesepakatan pada 2015 yang ia perjuangkan dengan kekuatan besar untuk mencabut sanksi atas pembatasan program nuklir Iran, telah gagal menghasilkan lapangan kerja, pertumbuhan dan investasi asing yang ia janjikan akan terwujud.
Ia kini mencoba mempertahankan jabatannya dengan menyasar pemilih reformis yang menginginkan lebih sedikit konfrontasi di luar negeri dan lebih banyak kebebasan sosial dan ekonomi di dalam negeri. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah mengadopsi retorika yang kuat, melampaui batas-batas yang diizinkan di Iran, dengan menuduh lawan konservatifnya menyalahgunakan hak asasi manusia, menyalahgunakan wewenang keagamaan untuk mendapatkan kekuasaan dan mewakili kepentingan ekonomi pasukan keamanan.
Seorang konservatif terkemuka lainnya, Wali Kota Teheran Mohammad Baqer Qalibaf, mengundurkan diri dari pertarungan pada Senin lalu dan mendukung Raisi, menyatukan faksi garis keras tersebut dan memberi kesempatan kepada Raisi untuk mendapat dorongan.
Di bawah sistem Iran, kekuasaan presiden terpilih dibatasi oleh pemimpin tertinggi konservatif, Ayatollah Ali Khamenei, yang telah berkuasa sejak 1989. Semua kandidat harus diperiksa oleh badan garis keras. Kendati demikian, pemilihan diperjuangkan dengan ketat serta dapat membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang diawasi oleh ulama Muslim Syiah.
Baca: Iran Gelar Pemilu Menentukan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
