REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Sabtu (8/7) mengatakan di Kairo negaranya mendukung semua upaya Arab dan internasional guna menghancurkan aksi teror, kata kantor berita resmi Mesir, MENA.
Abbas mengeluarkan pernyataan tersebut selama pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Liga Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheil di Ibu Kota Mesir, Kairo pada Sabtu (8/7) yang diikuti oleh pertemuan lain dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry.
"Palestina adalah bagian dari upaya berrsama ini guna memerangi semua bentuk terorisme dan ekstremisme," kata Presiden Palestina itu selama pertemuannya dengan pemimpin AL.
Abbas memberi penjelasan kepada Aboul-Gheit mengenai upaya yang baru-baru ini dilancarkan oleh pemimpin Palestina tersebut guna mengakhiri pendudukan Yahudi dan menegakkan hak rakyat Palestina, yang belum lama ini membuat UNESCO memasukkan Kota Jerusalem dan Al-Khalil (Hebron) ke dalam World Heritage List.
"Penyelesaian dua-negara adalah satu-satunya buat masalah Palestina," kata Abbas, yang juga memberi penjelasan kepada pemimpin AL tersebut mengenai upaya mewujudkan perdamaian yang dilancarkan AS baru-baru ini dalam konflik Palestina-Israel dan upaya perujukan paling akhir antar-Palestinna.
Abbas belakangan mengadakan pembicaraan dengan menteri luar negeri Mesir dan menyampaikan kembali dukungan negaranya buat kepemimpinan Mesir dalam perangnya melawan aksi teror. Ia menyampaikan penghargaan bagi upaya Mesir dalam mendukung Palestina dalam berbagai pertemuan regional dan internasional dan mendorong terwujudnya Negara Palestina Merdeka untuk hidup berdampingan dengan Israel berdasarkan perbatasan 1967.
Abbas tiba di Kairo pada Sabtu pagi untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel-Fattah As-Sisi mengenai berbagai masalah Palestina termasuk kebijakan perluasan permukiman Israel.
Pada Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mensahkan resolusi yang menuntut penghentian segera dan sepenuhnya kegiatan permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki. Namun, Knesset (Parlemen Israel) belakangan malah mensahkan rancangan yang mensahkan dan berlaku mundur hampir 4.000 unit rumah di puluhan pos terdepan yang dibangun secara tidak sah di tanah milik pribadi orang Palestina.
Israel menyalahkan masyarakat internasional atas kebuntuan dalam proses perdamaian gara-gara perluasan permukimannya yang ditolak bahkan oleh sekutu paling kuatnya, Amerika Serikat.
"Tak ada rencana B untuk penyelesaian dua-negara antara Israel dan Palestina guna menyelesaikan konflik Timur Tengah dan mewujudkan perdamaian regional," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam beberapa kesempatan pada awal tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
