REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA -- Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmedal-Khalifa, Senin (30/10), menyarankan keanggotaan Qatar di Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) ditangguhkan. Ia menilai, usulannya merupakan langkah tepat mempertahankan GCC.
"Langkah yang tepat untuk melestarikan GCC adalah membekukan kanggotaan Qatar sampai melihat alasan dan menerima tuntutan negara-negara kita (aliansi anti-Qatar). Jika tidak, kita akan baik-baik saja bila Qatar meninggalkan GCC," ujar al-Khalifa seperti dilaporkan laman Asharq Al-Awsat.
Menurutnya, jika Qatar berpikir saat ini bermain dengan waktu dan menghindar sampai Konferensi Tingkat Tinggi GCC yang akan datang, hal tersebut tentu keliru. Sebab jika situasi saat ini tidak berubah, Bahrain tak akan menghadiri KTT tersebut.
Bahrain tidak akan menghadiri pertemuan puncak dengan Qatar, yang semakin dekat dengan Iran setiap hari dan membawa pasukan asing (ke wilayahnya). "Langkah berbahaya untuk keamanan negara-negara GCC," tutur al-Khalifa.
Pada 5 Juni lalu, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memblokade seluruh akses dari dan menuju negara tersebut. Hal itu dilakukan karena keempat negara menuduh Qatar menjadi pendukung serta penyokong kelompok ekstremis dan teroris di Teluk. Tuduhan tersebut segera dibantah oleh Doha.
Belakangan negara-negara Teluk mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan tersebut harus dipenuhi bila Qatar ingin terbebas dari blokade dan embargo. Namun Qatar telah menyatakan poin-poin dalam tuntutan tersebut tidak realistis dan mustahil dipenuhi.
Adapun tuntutan tersebut antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah.
Bahrain Minta Keanggotaan Qatar di GCC Dibekukan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
