REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA -- Bahrain mengatakan pada Selasa (31/10) akan memberlakukan visa masuk pada warga negara Qatar dalam apa yang disebutnya sebagai tindakan pengamanan.
Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik, transportasi dan perdagangan dengan Qatar pada Juni, dengan menuduhnya membiayai terorisme. Doha membantah tuduhan itu dan mengatakan boikot tersebut merupakan upaya untuk mengendalikan dukungannya terhadap reformasi.
"Langkah-langkah baru ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan stabilitas kerajaan Bahrain terutama sehubungan dengan dampak terbaru dari krisis tersebut dengan Qatar," kata sebuah pernyataan dari kantor berita resmi Bahrain BNA.
Warga negara dari enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) seharusnya dapat melakukan perjalanan di antara negara-negara GCC dengan hanya membawa kartu identitas. Persyaratan visa Bahrain akan berlaku mulai 10 November.
Duta Besar Ali Khalfan Al Mansouri, Perwakilan Tetap Qatar untuk Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa di Jenewa, mengatakan visa tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap kesepakatan dan resolusi GCC. "Langkah-langkah ini benar-benar bertentangan dengan pernyataan pejabat negara-negara pengepungan untuk tidak menyakiti warga Qatar saat mengambil keputusan dalam konteks krisis ini," kata Mansouri kepada kantor berita Qatar.
Bahrain percaya Qatar mengobarkan kerusuhan di kerajaan pulau itu dengan mendukung demonstrasi dan bahkan penembakan sporadis dan serangan bom terhadap pasukan keamanan. Menteri Luar Negeri Bahrain mengatakan pada Ahad negaranya tidak akan menghadiri pertemuan puncak GCC pada Desember jika Qatar tidak mengubah kebijakannya, dan bahwa seharusnya keanggotaan GCC Qatar ditangguhkan.
Bahrain Tuduh Pemimpin Oposisi Jadi Mata-Mata Qatar
Ikuti Whatsapp Channel Republika
