Ahad 12 Nov 2017 18:19 WIB

Hariri Dilengserkan karena Menolak Hadapi Hizbullah

Rep: Marniati/ Red: Elba Damhuri
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri di Riyadh pada Senin (6/11).
Foto: SPA
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri di Riyadh pada Senin (6/11).

REPUBLIKA.CO.ID, Saat Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mendarat di Arab Saudi pada Jumat, 3 November, telepon genggamnya langsung disita. Keesokan harinya Hariri terpaksa mengundurkan diri sebagai perdana menteri dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh sebuah saluran TV milik Saudi.

Dilansir dari Aljazirah, Ahad (12/11), sumber yang dekat dengan Hariri mengatakan, Arab Saudi telah menyimpulkan Hariri harus mengundurkan diri karena dia tidak mau menghadapi Hizbullah.

Beberapa sumber Lebanon mengatakan Riyadh berharap bisa menggantikan Saad Hariri dengan kakaknya Bahaa sebagai politisi Sunni yang paling berkuasa di Lebanon. Bahaa diyakini berada di Arab Saudi, dan anggota keluarga Hariri telah diminta untuk pergi ke sana agar berjanji setia kepadanya, namun mereka menolaknya,.

Ketika pesawat Hariri mendarat di Riyadh, dia segera menyampaikan pesan bahwa ada yang tidak beres. "Tidak ada yang menunggunya di Bandara," kata seorang sumber Hariri kepada kantor berita Reuters

Arab Saudi telah menolak tuduhan bahwa mereka memaksa Hariri mengundurkan diri. Pejabat Saudi tidak dapat dihubungi untuk mengomentari pernyataan yang menyebutkan ponsel Hariri disita atau rencana kerajaan yang ingin mengganti Hariri dengan saudaranya.

Sejak pengunduran dirinya, Saad Hariri tidak memberikan sambutan publik dan tidak ada indikasi kapan dia dapat kembali ke Lebanon. Langkah pengunduran diri hariri telah menimbulkan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran.

Persaingan mereka telah memicu konflik di Irak, Suriah dan Yaman. Saudi telah lama mencoba untuk melemahkan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, kekuatan politik utama Lebanon dan bagian dari koalisi yang berkuasa.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement