REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Anggota parlemen Hizbullah mengatakan pada Kamis (7/12) pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah serangan terhadap Palestina dan perlawanan adalah satu-satunya cara mengembalikan hak hilang itu.
Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandai keputusan terburuk dan paling berbahaya dari pemerintahan AS mana pun, kata kelompok parlemen Hizbullah Lebanon.
Trump membalikkan kebijakan AS, yang diterapkan beberapa dasawarsa belakangan pada Rabu dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan itu mengancam upaya perdamaian Timur Tengah dan membuat marah dunia Arab dan sekutu Baratnya.
"Barisan parlemen Hizbullah berseru pada warga Palestina, Arab, dan Muslim untuk bergerak dengan cepat dan efisien," kata anggota parlemen Hassan Fadlallah dalam pernyataan di televisi.
"Satu-satunya cara mengembalikan hak yang direbut adalah dengan cara perlawanan dan pengumuman Trump telah menghilangkan negosiasi sebagai sebuah metode," kata pernyataan itu.
Kedudukan Yerusalem, tempat suci bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen, mewakili salah satu hambatan terbesar untuk terjadinya kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.
Masyarakat dunia tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh wilayah kota itu meyakini negosiasi akan dapat menyelesaikan sengketa terhadap statusnya tersebut. Tidak ada negara lain yang memiliki kedutaan besarnya di dalam Yerusalem.
"Keputusan AS akan memiliki dampak buruk yang mengancam keamanan kawasan dan keseimbangan internasional. Langkah ini merupakan agresi yang berbahaya bagi Palestina, rakyatnya, tempat suci Islam dan Kristennya, dan dunia Arab serta Islam," kata pernyataan Hizbullah.
Israel memandang Hizbullah yang didukung Iran sebagai ancaman terbesar bagi wilayah perbatasannya. Gerakan politik dan militer Syiah mengirim pasokan senjata ke wilayah Palestina, kata pemimpin kelompok itu Sayyed pada bulan lalu.
Hizbullah dan Israel berperang pada 2006, yang telah menewaskan sekitar 1.200 orang di Lebanon, kebanyakan dari korban adalah warga sipil, dan 160 orang Israel, kebanyakan dari mereka adalah tentara. Kedua pihak menghindari bentrokan besar sejak pertempuran sebulan itu, meski ketegangan meningkat lagi pada awal tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
