REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Pihak berwenang Saudi telah menahan 11 pangeran setelah melakukan protes di sebuah istana kerajaan di Riyadh. Mereka mengkritik langkah-langkah penghematan yang mencakup penundaan pembayaran tagihan listrik untuk anggota kerajaan.

Arab Saudi, eksportir minyak utama dunia, sedang melakukan reformasi yang mencakup pemotongan subsidi, memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN), dan pemotongan fasilitas kepada anggota keluarga kerajaan untuk mengatasi penurunan harga minyak mentah yang menyebabkan defisit anggaran sebanyak 195 miliar riyal di tahun 2018.

Media Saudi sabq.org melaporkan pada Sabtu, para pangeran telah berkumpul di Qasr a-Hokm, sebuah istana kerajaan untuk menuntut pembatalan sebuah keputusan kerajaan yang menghentikan pembayaran negara atas tagihan air dan listrik untuk anggota keluarga kerajaan.

Mereka juga menuntut kompensasi atas hukuman mati yang dikeluarkan terhadap seorang kerabat. "Mereka diberitahu tentang kesalahan tuntutan mereka, namun mereka menolak untuk meninggalkan Qasr al-Hokm. Perintah kerajaan dikeluarkan untuk para penjaga kerajaan dan mereka ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara al-Hayer. Mereka akan menghadapi persidangan," tulis media tersebut.

Laporan media Saudi tidak memberikan rincian identitas para pangeran. Namun pemimpin kelompok tersebut telah diidentifikasi dengan inisial S.A.S. "Semua orang sama di depan hukum dan siapapun yang tidak menerapkan peraturan dan instruksi akan dimintai pertanggungjawaban, tidak peduli siapa dia," tambah situs itu.

Pejabat Saudi tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari laporan tersebut. Arab Saudi tahun lalu mengumpulkan puluhan anggota keluarga kerajaan, mantan pejabat senior akibat kasus korupsi yang juga memperkuat posisi Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Mereka ditahan di Hotel Ritz bintang lima di ibukota Riyadh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika