Jumat 19 Jan 2018 14:23 WIB

HRW: Saudi Langgar Hukum Internasional dalam Konflik Yaman

Langkah modernisasi Saudi dinilai tak cukup.

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Teguh Firmansyah
Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Foto: Reuters
Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York, dalam laporan terbarunya pada Kamis (18/1), mengatakan, Arab Saudi telah melanggar hukum humaniter internasional di Yaman. Negara tersebut memenjarakan aktivis yang dengan damai mencari reformasi sosial secara tidak adil.

Seperti dilansir Aljazirah, Arab Saudi telah memvonis bersalah puluhan aktivis politik atas tuduhan yang tidak jelas, hanya karena mereka melakukan kegiatan damai. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengatakan, dia ingin memodernisasi kerajaan dan memperkenalkan reformasi sosial. Wanita diizinkan menghadiri pertandingan sepak bola pria untuk pertama kalinya pekan lalu, dan larangan menonton film di bioskop telah dicabut pekan ini.

Namun kelompok hak asasi manusia AS mengatakan langkah tersebut tidak cukup. Langkah-langkah reformasi terkait hak-hak perempuan dianggap tidak mempengaruhi pelanggaran sistemik yang masih dilakukan Arab Saudi.

"Mohammad bin Salman yang dikenal dengan baik sebagai seorang reformis, dihukum di tengah krisis kemanusiaan di Yaman. Sejumlah aktivis dan pembangkang politik juga mendekam di penjara Saudi atas tuduhan palsu," kata Sarah Leah Whitson, Direktur Human Rights Watch di Timur Tengah.

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang melawan pemberontak Houthi dalam perang Yaman, tercatat telah melakukan 87 serangan ilegal. Serangan-serangan itu mengakibatkan hampir 1.000 kematian warga sipil sejak Maret 2015.

Perang telah menghancurkan negara termiskin di dunia Arab itu. Sebanyak lebih dari 10 ribu orang terbunuh, penyakit berkembang biak, dan jutaan orang menderita kelaparan. Meski demikian, koalisi yang dipimpin Arab Saudi telah menolak tuduhan kejahatan perang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement