REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pasukan Kurdi di utara Suriah memberi pengampunan kepada sekitar 400 mantan anggota kelompok teroris ISIS pada awal Januari lalu. Kemudian memasukan sebagian dari mereka ke dalam jajaran kelompok yang didukung Amerika Serikat.
Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Vassily Nebenzia menyampaikan kekhawatiran tersebut. Menurutnya, orang-orang yang dilepaskan oleh kelompok Kurdi Suriah itu adalah termasuk komandan lapangan dan 'pejabat khalifah'.
Selain itu, 120 orang yang diberi pengampunan itu, masuk ke dalam kelompok Tentara Demokratik Suriah (SDF) yang mendapat dukungan Amerika.
Baca juga, AS Kecam Bom Rusia dan Suriah yang Tewaskan Oposisi.
"Faktanya, masalah semacam ini tetap tidak diperhatikan sebagai bukti standar ganda yang berkaitan dengan teroris," ujar Nebenzia seperti dilansir dari Anadolu Agency, Jumat (9/2).
Nebenzia menambahkan, semua yang menyerahkan bantuan secara langsung atau tidak langsung kepada ISIS harus ikut bertanggungjawab.
Pernyataan tersebut muncul setelah Amerika bentrok dengan pasukan yang bersekutu dengan rezim Bashar al-Assad pada Rabu malam kemarin di Suriah timur.
Pentagon mengatakan, Amerika mendukung pasukan SDF menyusul adanya serangan yang tidak beralasan dari pasukan pro-rezim Suriah. "Penasihat koalisi bersama SDF, dan tindakan ini dilakukan untuk membela diri," kata juru bicara Pentagon, Dana White.
Nebenzia mengecam Amerika dan mengatakan Rusia melihat sebuah upaya mencemarkan nama baik terhadap Rusia yang berupaya mencapai penyelesaian politik. "Begitu kita memiliki kemajuan di bidang politik, kita melihat upaya ini setiap saat," katanya.
"Rusia diundang ke Suriah oleh pemerintah yang sah untuk membantu mengalahkan para teroris, dan kami melakukannya sejak 2015. Amerika tidak pernah diundang, siapa yang agresif? Katakanlah kepada saya," kata Nebenzia.
Rusia adalah sekutu utama rezim Bashar al-Assad di Suriah. Mereka sering menggunakan kursi permanen di Dewan Keamanan untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada Damaskus dari tekanan komunitas internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
