REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pemerintah Rusia mengusulkan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB terkait penyelidikan terbaru atas serangan senjata kimia di Suriah. Namun, usulan itu gagal karena hanya mendapat dukungan dari enam negara anggota.

Sementara, tujuh negara anggota Dewan Keamanan PBB memilih untuk menentang usulan tersebut dan dua lainnya abstain. Seperti diketahui, sebuah resolusi membutuhkan setidaknya suara dari sembilan negara anggota.

Namun, hak veto dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat (AS), Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis dapat membatalkan sebuah resolusi yang hendak dikeluarkan

Sebelumnya, Rusia juga mengeluarkan hak veto untuk menentang resolusi yang diusulkan AS untuk melakukan penyelidikan baru dan memastikan siapa yang dapat disalahkan atas terjadinya serangan senjata kimia di Suriah. Pemerintah di negara Timur Tengah itu, yang dikenal menjadi sekutu Suriah diyakini berada di balik serangan tersebut.

Serangan senjata kimia di Suriah yang kali ini kembali terjadi tepatnya di Douma, kota terakhir yang dikuasai pemberontak telah membuat sedikitnya 60 orang tewas dan 1.000 lainnya terluka. Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar Al Assad tetap diyakini berada di balik insiden ini.

Pemerintah Suriah dan Rusia telah membantah tegas keterlibatan dalam serangkaian serangan senjata kimia tersebut. Kali ini, kedua negara mengusulkan agar dilakukan inspeksi internasional untuk mengusut kasus ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika