REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Pemerintah Qatar menuntut Uni Emirat Arab (UEA) ke Mahkamah Internasional PBB (ICJ) atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kantor berita resmi negara QNA melaporkan langkah yang dilakukan pada Senin (11/6) itu terjadi setahun setelah Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain melakukan boikot diplomatik terhadap negara tersebut.
Keempat negara tersebut menuduh Qatar mendukung terorisme. Doha selalu menolak tuduhan tersebut. "Sebagaimana dinyatakan secara terperinci dalam penerapan Qatar ke Mahkamah Internasional, UAE memimpin tindakan-tindakan ini, yang telah memiliki dampak yang menghancurkan terhadap hak asasi manusia Qatar dan penduduk Qatar," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan pada Senin (11/6).
QNA melaporkan pejabat UEA juga berpartisipasi dalam kampanye media online skala penuh terhadap bangsa Qatar dan warga Qatar, secara langsung menghasut kebencian terhadap negara Teluk itu. "Langkah-langkah melanggar hukum yang diberlakukan oleh UEA telah menghancurkan keluarga, dengan orang tua dipisahkan dari anak-anak dan suami dari istri. Keluarga mereka layak untuk dipersatukan kembali," kata Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Serangan Abu Dhabi terhadap kebebasan mendasar dijelaskan dalam laporan bulan Desember 2017 oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) sebagai bagian dari "kampanye fitnah dan kebencian yang meluas terhadap Qatar". Pemerintah Qatar mengatakan UEA telah memberlakukan serangkaian tindakan yang mendiskriminasi warga Qatar.
Tindakan-tindakan itu termasuk mengusir mereka dari negaranya, melarang mereka memasuki atau melewati UEA, memerintahkan warga negara UEA untuk meninggalkan Qatar, dan menutup wilayah udara UAE dan pelabuhan ke Qatar. Qatar mengatakan pihaknya yakin tindakan itu melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) - termasuk diskriminasi atas dasar kewarganegaraan. UAE dan Qatar menandatangani konvensi tersebut. Sedangkan Arab Saudi, Bahrain dan Mesir bukan penandatangan CERD.
Qatar meminta agar pengadilan memerintahkan UAE untuk mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan CERD. Langkah tersebut seperti menghentikan dan mencabut tindakan yang saat ini diterapkan dan memulihkan hak-hak Qatar. Sheikh Mohammed juga meminta agar UEA membuat reparasi, termasuk kompensasi. Tetapi dia tidak memberikan rincian tentang jumlah yang mungkin ditetapkan.
Sementara Toby Cadman, seorang pengacara hak asasi manusia internasional, mengatakan kepada Aljazirah bahwa Qatar telah mengambil langkah pertama dalam membawa masalah ini ke ICJ. Menurutnya prosesnya lambat dan kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan.
"Kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia telah mengakui bahwa pengaduan telah diajukan terhadap UAE sehingga biasanya akan ada tahap memulai periode mediasi," kata Cadman.
"Tetapi mengingat semua bentuk diplomasi lainnya telah gagal, tidak mungkin UEA atau negara-negara lain yang terkait akan terlibat dalam proses itu."
"Apa yang kemungkinan kita lihat selama beberapa bulan mendatang adalah proses di ICJ dengan asumsi pengadilan menerima yurisdiksi untuk menangani ini yang sepenuhnya diharapkan untuk dilakukan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
