REPUBLIKA.CO.ID, HODEIDAH -- Puluhan ribu penduduk Kota Hodeidah di Yaman melarikan diri saat pertempuran sengit meletus antara pasukan pro-pemerintah dan militan Houthi. Pasukan pro-pemerintah didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi, sementara Houthi didukung Iran.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan kepada wartawan pada Senin (18/6), sekitar 5.200 keluarga, atau sekitar 26 ribu orang, telah melarikan diri untuk mencari tempat perlindungan. "Jumlah itu diperkirakan akan meningkat jika pertempuran berlanjut," kata Dujarric, seperti dilaporkan laman Aljazirah.
Sebelumnya, kepala hak asasi manusia PBB Zeid Ra'ad al-Hussein juga telah menyuarakan keprihatinannya terhadap operasi militer yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) di Yaman. Pertempuran itu dinilai dapat membahayakan jutaan warga sipil.
"Saya menekankan kekhawatiran saya akan serangan koalisi yang dipimpin oleh Saudi dan UEA di Hodeidah - yang dapat menyebabkan korban sipil yang sangat besar dan berdampak buruk pada bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jutaan orang, yang datang melalui pelabuhan di kota itu," ujar al- Hussein pada Senin (18/6).
Dia berbicara pada sidang pembukaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Dalam kesempatan itu, ia memberikan gambaran tentang situasi hak asasi manusia secara keseluruhan dan juga mengecam tumbuhnya sikap nasionalisme chauvinistic di seluruh dunia.
Pada Senin (18/6), helikopter Saudi dan UEA menyerang target Houthi. Serangan itu dilaporkan ditujukan kepada penembak jitu dan milisi Houthi yang ditempatkan di atas atap sekolah dan rumah di wilayah Manzar dekat kompleks Bandara Hodeidah.
Selain di Hodeidah, media Houthi juga melaporkan lebih dari 40 serangan udara terjadi di bagian lain di Yaman selama 24 jam terakhir. Kehilangan Hodeidah akan sangat melemahkan kelompok Houthi karena akan memutus jalur pasokan dari Laut Merah ke kubu mereka di ibu kota Sanaa. Sekitar 70 persen akses penduduk terhadap makanan dan obat-obatan juga akan terputus.
Pertempuran di Hudaida yang dimulai sejak enam hari yang lalu, dapat berlangsung dengan berlarut-larut. Perang itu menimbulkan lebih banyak penderitaan bagi warga sipil yang turut menjadi korban dalam ancaman serangan udara, blokade pelabuhan, kelaparan, dan wabah kolera.
Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Ahad (17/6) malam, Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash mengatakan kemenangan koalisi pimpinan Saudi di Hodaidah akan memaksa kelompok Houthi untuk kembali ke meja perundingan.
Warga Hodeidah, Yehia Tanani, mengatakan dia dan keluarganya meninggalkan desa al-Mandhar tiga hari lalu dan telah berjalan sejauh 3 km. Mereka bersembunyi di balik dinding dan di bawah pohon untuk menghindari serangan udara, sebelum akhirnya mendapatkan perlindungan di sebuah peternakan ikan.
"Kami takut dan tidak tahu apakah kami akan ditembak atau tidak," kata Tanani.
"Kami memiliki anak-anak yang membutuhkan obat, makanan, apa saja, tetapi kami tidak memiliki apa-apa," ujarnya.
Koalisi yang dipimpin Saudi mengatakan mereka akan melawan Houthi di Hodeidah dalam waktu singkat, sehingga tidak akan mengganggu masuknya bantuan kemanusiaan. Koalisi juga mengaku akan fokus di bandara dan pelabuhan, dan akan menghindari pertempuran di jalanan.
Dalam sebuah wawancara dengan Aljazirah, Mohammed al-Bekheti, seorang juru bicara Houthi, membantah laporan bahwa utusan khusus PBB untuk Yaman telah meminta Houthi untuk menyerahkan senjata mereka. Hal itu dilakukan sebagai imbalan bagi Saudi agar menghentikan serangan.
"Mereka berbohong kepada orang-orang dengan mengklaim bahwa utusan PBB memberikan permintaan seperti itu. Hal itu karena mereka mencoba untuk membela kekalahan dan kegagalan militer mereka," ungkap al-Bekheti.
Koalisi pimpinan Arab Saudi ikut campur dalam pertempuran di Yaman pada 2015 untuk mengembalikan pemerintah yang diakui secara internasional yang telah diasingkan oleh Houthi. Koalisi juga berniat untuk menggagalkan upaya Iran untuk mendominasi wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
