REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran mengumumkan 15 daftar tuntutan untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat (AS), termasuk kembalinya AS ke kesepakatan nuklir 2015. Pengumuman daftar tersebut sebagai tanggapan atas daftar permintaan serupa yang dibuat oleh Washington bulan lalu.
Dalam sebuah artikel di surat kabar milik negara pada Kamis (21/6), Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif meminta AS untuk menghentikan pemberian senjata kepada pelaku perang Yaman yang mengacu pada Arab Saudi. Iran juga meminta AS untuk menghentikan perlawanannya terhadap perlucutan senjata nuklir Israel.
Artikel itu muncul sebagai tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan pada Mei oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Pompeo menyerukan perubahan besar dalam kebijakan militer dan regional Iran. Ia mengancam akan memberi sanksi terparah dalam sejarah Iran jika menolak tuntutan itu.
AS menarik diri dari kesepatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia pada awal Mei. Dua hari setelah penarikan itu, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap enam individu dan tiga perusahaan yang diduga menyalurkan jutaan dolar kepada Pasukan Quds (IRGC-QF).
AS juga memberlakukan sanksi terhadap gubernur bank sentral Iran. Sanksi juga diberikan kepada sebuah bank berbasis di Irak yang melakukan transaksi untuk Garda Revolusi elit Iran.
Langkah itu memangkas penggunaan jaringan perbankan penting Iran. AS mengklasifikasikan gerakan Muslim Syiah Lebanon, Hizbullah, yang didukung Iran, sebagai organisasi teroris.
Departemen Keuangan AS juga memasukkan Asisten Direktur Departemen Internasional Bank Sentral Iran, Ali Tarzali dan ketua Bank Islam Al-Bilad, Aras Habib ke dalam daftar hitam.
Habib diduga memiliki sejarah penyelundupan uang kepada kelompok-kelompok Irak yang didukung Iran dan memungkinkan eksploitasi IRGC-QF terhadap sektor perbankan Irak untuk memindahkan dana dari Teheran ke Hizbullah. Hal itu dinilai membahayakan integritas sistem keuangan Irak.
Menurut Departemen Keuangan AS, sanksi tidak akan segera mempengaruhi transaksi bank sentral. Sanksi tersebut akan mempengaruhi transaksi dolar AS tertentu oleh bank sentral mulai 7 Agustus 2018.
IRGC sejauh ini adalah organisasi keamanan paling kuat Iran dan memiliki kendali dalam ekonomi dan sistem politik Iran. Pasukan Quds adalah unit elit yang bertanggung jawab atas operasi luar negeri IRGC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
