REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Sebuah ledakan bom terjadi di dekat tempat pemungutan suara di Quetta, Pakistan, Rabu (25/7). Insiden itu menewaskan lebih dari 20 orang.
"Lebih dari 20 jenazah dan 28 luka-luka telah dilarikan ke rumah sakit sipil," kata juru bicara rumah sakit Quetta Dr Waseem Baig.
Ledakan itu juga menghancurkan mobil polisi yang terparkir di lokasi kejadian. Berdasarkan laporan the Independent, ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Pakistan tengah menggelar pemilu hari ini. Sebelum pemilu dihelat, serangkaian serangan teror telah mengguncang negara itu. Serangan seolah didesain untuk menyerang partai politik beserta para simpatisannya yang berkontestasi dalam pemilu.
Baca juga, 127 Orang Tewas dalam Serangan Bom Pakistan.
Pada 13 Juli lalu, sebuah ledakan terjadi di kota Bannu. Bom meledak setelah partai Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F) menggelar rapat umum di kota tersebut.
Insiden tersebut menyebabkan sedikitnya empat orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Seorang pemimpin senior JUI-F yang mencalonkan diri dalam pemilu mendatang, yakni Akram Khan Durrani, berhasil selamat dari serangan itu.
Pada hari yang sama, ledakan pun terjadi di barat daya kota Drigarh, sekitar 35 kilometer di selatan ibu kota Provinsi Balochistan, Quetta. Serangan bom bunuh diri itu menargetkan lokasi rapat umum partai Balochistan Awami Party (BAP).
Sedikitnya 149 orang tewas dalam serangan mematikan tersebut. Pemimpin BAP Siraj Raisani, yang mencalonkan diri dalam pemilihan kursi majelis provinsi, adalah salah satu korban tewas. ISIS dan faksi Taliban Pakistan, yakni Tahreek-e-Taliban saling mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.
Pada 10 Juli, serangan bom juga melanda Peshawar. Politikus kondang Pakistan, Haroon Bilour, tewas dalam insiden tersebut.
Sementara itu, sebanyak 120 pengamat dari European Union Election Observation Mission (EUEOM) ikut memantu pemilu ini. Mereka ditempatkan di seluruh wilayah tempat pemilihan berlangsung.
Kepala rombongan pengamat EUEOM kali ini adalah mantan presiden Nigeria Abdulsalami Abubakar. Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan tim yang terdiri dari diplomat, spesialis hak, hingga ahli masyarakat sipil akan menjalankan peran mereka untuk membantu memastikan pemilihan di Pakistan berlangsung transparan, independen, dan tidak memihak.
“Kami menyadari pentingnya pemilihan ini untuk rakyat Pakistan dan kehadiran kami di sini menegaskan dukungan persemakmuran untuk negara dan proses demokrasinya,” ujar Abubakar dalam sebuah pernyataan, Ahad (22/7).
Sejumlah kritik sebelumnya telah meningkat atas kekhawatiran terhadap pemilihan umum di Pakistan. Hal itu di antaranya karena terdapat dugaan bahwa media dibatasi, serta ada kecenderungan agar masyarakat harus memilih kandidat tertentu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
