REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan, Amerika Serikat (AS) menginginkan perubahan rezim di Iran. Dalam pidato yang disiarkan di televisi negara pada Ahad (14/10), Rouhani menyatakan, AS menggunakan perang psikologis dan ekonomi, serta mempertanyakan legitimasi Republik Islam Iran untuk mengejar perubahan rezim.
"Menghapus legitimasi sistem adalah tujuan akhir mereka. Ketika mereka mengatakan tentang perubahan rezim dengan kata-kata mereka sendiri, bagaimana perubahan rezim terjadi? Dengan mengurangi legitimasi, jika tidak, rezim tidak berubah," kata Rouhani, dikutip Aljazirah.
Ketegangan telah meningkat antara Iran dan AS setelah Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian multilateral mengenai program nuklir Iran pada Mei lalu dan memberlakukan kembali sanksi terhadap pada Agustus. Berdasarkan kesepakatan nuklir yang ditandatangani di Wina dengan enam kekuatan dunia - AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, dan Uni Eropa - Iran menurunkan kembali program pengayaan uranium dan berjanji untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.
Sebagai gantinya, sanksi internasional dicabut, yang memungkinkan Iran untuk menjual minyak dan gasnya di seluruh dunia. Namun, sanksi sekunder AS masih tetap ada.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah berulang kali menegaskan Teheran telah memenuhi komitmen nuklir sepenuhnya. AS berencana memberlakukan sanksi tambahan yang menargetkan sektor minyak Iran pada November.
Awal bulan ini, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan perintah sementara ke AS untuk mencabut sanksi terkait dengan barang-barang kemanusiaan dan penerbangan sipil yang dikenakan terhadap Iran. Perintah itu disambut baik oleh Teheran. Keputusan ICJ mengikat, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menegakkannya.
"Keputusan itu sekali lagi membuktikan bahwa Republik Islam Iran benar dan sanksi AS terhadap orang dan warga negara kita adalah ilegal dan kejam," kata kementerian luar negeri Iran dalam sebuah pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
