REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH— Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih menyatakan pemerintahan Riyadh tidak berniat untuk memberlakukan embargo minyak untuk konsumen negara-negara Barat sebagaimana yang pernah terjadi pada 1973 lalu.
Saudi berkomitmen memisahkan minyak dari gonjang-ganjing politik yang menimpa kerajaan, terutama terkait krisis dugaan terbunuhnya jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi, dan tekanan Barat terhadap pemeritahannya.
“Tidak ada niat,” kata dia seperti dilansir Alarabiya, Senin (22/10).
Dia menegaskan Saudi adalah negara yang punya tanggung jawab dan menggunakan siasat minyak sebagai media ekonomi yang identik dengan tanggung jawab serta terpisah dari perpolitikan.
Saat disinggung terkait kemungkinan kembalinya harga minyak ke harga 100 dolar AS per barel, dia tidak bisa memberikan jaminan apapun. Ini apalagi dengan embargo yang diberlakukan terhadap Iran.
“Sanksi atas Iran masih berlaku, dan kita tidak tahu bagaimana nasib produksi minyak Iran dan kedua ada kemungkinan tambahan produksi dari Libia, Nigeria, Meksiko, dan Venezuela,” kata dia.
Dia menambahkan, Saudi akan menambah produksi minyak hingga 11 juta barel dari semula 10,7 juta barel. Riyadh mengklaim saat ini mampu memproduksi hingga 12 juta barel tiap hari dan Uni Emirat Arab mampu memberikan tambahan 0,2 juta barel tiap hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
