REPUBLIKA.CO.ID, UNITED NATIONS -- Rusia dan Cina pada Kamis (13/12) abstain dari pemungutan suara tahunan Dewan Keamanan PBB terkait pengiriman bantuan kemanusiaan lintas batas di Suriah. Sebanyak 13 anggota DK PBB menyatakan dukungannya terhadap resolusi yang disusun oleh Swedia dan Kuwait itu.
Resolusi ini memungkinkan pengiriman bantuan ke wilayah yang dikuasai pemberontak di empat penyeberangan perbatasan dari Turki, Irak dan Yordania. Namun Suriah telah memperingatkan terhadap tindakan itu.
Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mengatakan draft resolusi itu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ia mengatakan salah satu penyeberangan tersebut telah berada di bawah kendali Pemerintah Suriah. Selain itu, situasi di tempat lain di Suriah juga telah berubah.
"Fakta bahwa tren stabilisasi memperkuat di Suriah tidak dapat disangkal. Meskipun ada masalah yang tersisa namun ada langkah positif dalam meningkatkan situasi kemanusiaan," kata Nebenzia.
Ia mengatakan masyarakat internasional perlu memberikan bantuan kepada Suriah untuk rekonstruksi. Mereka juga perlu meyakinkan bahwa orang-orang yang secara sukarela kembali ke Suriah dapat hidup normal.
Tetapi negara-negara Barat mengatakan mereka tidak akan menyetujui pendanaan rekonstruksi untuk Suriah, atau menjatuhkan sanksi pada pemerintah Suriah, tanpa penyelesaian politik untuk mengakhiri konflik.
"Rezim Assad yang didukung oleh para pendukungnya tidak hanya menciptakan lingkungan yang membuat bantuan kemanusiaan penting bagi jutaan warga Suriah, tetapi tetap menggunakan bantuan sebagai senjata perang," kata Duta Besar Inggris Karen Pierce kepada DK PBB.
Kepala bantuan PBB Mark Lowcock mengatakan kepada DK PBB pada Kamis bahwa bantuan lintas batas diperlukan bagi jutaan warga Suriah yang menggantungkan hidup pada bantuan itu.
Duta Besar Cina untuk PBB Ma Zhaoxu mengatakan operasi bantuan internasional di Suriah harus secara cermat mengamati prinsip-prinsip netralitas, ketidakberpihakan dan non-politisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
