REPUBLIKA.CO.ID, HODEIDAH - PBB telah menetapkan dimulainya gencatan senjata antara pasukan pro-Pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi di Kota Hodeidah pada 18 Desember. Informasi ini disampaikan seorang juru bicara Houthi kepada Aljazeera, Ahad (16/12).
Keputusan ini adalah terobosan signifikan pertama terhadap upaya perdamaian yang dipimpin PBB. Tujuannya adalah membuka jalan bagi negosiasi politik untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari empat tahun dan menewaskan puluhan ribu orang serta mendorong Yaman ke ambang kelaparan.
"Houthi menerima pesan dari PBB, yang telah menetapkan tanggal untuk memulai gencatan senjata antara pihak yang bertikai di Kota Hodeidah pada 18 Desember," kata juru bicara tersebut.
Hodeidah telah mengalami bentrokan sporadis sejak Jumat (14/12). Aksi kekerasan ini merupakan yang pertama menghantam kota pelabuhan itu sejak pihak yang berseteru mencapai gencatan senjata yang ditengahi PBB di Swedia pada Kamis (13/12).
Warga melaporkan mendengar tembakan dan ledakan rudal di itu. Pasukan Yaman yang didukung koalisi pimpinan Saudi-UAE telah berkumpul di pinggiran kota.
Bentrokan di Hodeidah, pelabuhannya merupakan jalur penyelamat bagi jutaan warga Yaman yang menghadapi kelaparan, terjadi setelah Houthi dan pasukan Pemerintah Yaman setuju menghentikan pertempuran dan menarik pasukan mereka.
Sebelumnya, mereka telah melakukan konsultasi selama sepekan di Swedia yang berakhir pada 13 Desember lalu.
Dalam perundingan di Swedia, pihak yang bertikai juga menandatangani perjanjian pertukaran tahanan. Pertukaran ini diharapkan akan selesai sebelum 20 Januari mendatang.
Berbeda dengan kesepakatan terkait penghentian pertempuran di Hodeidah, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan bandara internasional di Ibu Kota Sanaa dan konsolidasi bank nasional.
Konflik di Yaman dimulai dengan pengambilalihan ibu kota Sanaa pada 2014 oleh pemberontak Houthi, yang menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Sebuah koalisi yang dipimpin Saudi-UAE kemudian bersekutu dengan pemerintahan Hadi yang diakui secara internasional dan telah memerangi Houthi sejak 2015.
Sejak itu, lebih dari 60 ribu orang tewas, menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia. Saat ini Yaman tengah berada di ambang kelaparan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
