REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mengatakan negaranya siap melakukan pembicaraan dengan Arab Saudi tanpa prasyarat apa pun. Pembicaraan dimaksudkan untuk membahas upaya penyelesaian krisis Teluk yang telah berlangsung selama 18 bulan.
"Qatar siap memasuki dialog tanpa prasyarat. Tapi dialog berarti bahwa kedua belah pihak harus berkomitmen untuk menemukan solusi," kata al-Thani ketika menggelar konferensi pers bersama Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki pada Senin (14/1), dikutip Aljazirah.
Pada akhir pekan lalu, para pejabat Qatar telah mendiskusikan tentang upaya penyelesaian krisis Teluk dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo. Pompeo diketahui sedang melakukan tur Timur Tengah. Penuntasan krisis diplomatik antara Qatar dan Saudi serta koalisinya menjadi salah satu misi yang dibawa Pompeo.
AS memandang keharmonisan antara negara-negara Teluk dibutuhkan untuk melancarkan peluncuran the Strategic Alliance of the Middle East (MESA). Pakta keamanan itu akan diisi oleh negara-negara Arab dan Teluk untuk melawan ekstremisme, terorisme, dan pengaruh Iran di kawasan.
Sejak Juni 2017, Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Keempat negara juga memberlakukan blokade serta boikot terhadap Doha. Hal itu dilakukan karena Saudi dan koalisinya menuding Qatar mendukung kelompok teroris di kawasan.
Keempat negara itu kemudian mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan itu harus dipenuhi bila Doha ingin terbebas dari blokade dan boikot.
Adapun tuntutan itu antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah. Qatar telah menolak memenuhi tuntutan tersebut karena dianggap tidak logis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
